Jakarta – Di tengah ketidakpastian global yang terus memengaruhi kebijakan ekonomi dunia, langkah-langkah strategis menjadi tuntutan yang tak terhindarkan bagi Indonesia.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), TB Ace Hasan Syadzily, berbicara dengan penuh keyakinan mengenai jalan yang telah dirintis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dikutip dari Beritasatu.com, saat dihubungi pada Jumat sore yang tenang, Ace menyampaikan pandangan mendalam tentang bagaimana Indonesia harus bergerak di tengah badai kebijakan perdagangan global.
Ace menjelaskan, penerapan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi sinyal kuat untuk mempercepat langkah hilirisasi dan reindustrialisasi.
“Indonesia harus segera menggenjot kebijakan hilirisasi dan reindustrialisasi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam,” ujarnya dengan nada tegas.
Bagi Ace, hubungan internasional adalah kunci. Dia menyoroti pentingnya memperluas kerja sama ekonomi dengan BRICS, sebuah kelompok ekonomi yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Ace melihat potensi besar yang bisa digali melalui sinergi yang lebih mendalam dengan BRICS, bersama dengan upaya memperkuat posisi Indonesia di OECD, sebuah organisasi yang menjadi pilar bagi perkembangan ekonomi global.
Namun, ini bukan hanya soal kerja sama impor Trump—dengan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke AS, dan angka yang jauh lebih tinggi untuk negara-negara tertentu—telah menciptakan tantangan baru bagi Indonesia.
Dengan tarif 32% yang dikenakan pada produk Indonesia, pemerintah harus mengarahkan perhatian serius pada dampak yang mungkin terjadi terhadap moneter dan fiskal.
Ace mengingatkan bahwa lonjakan tarif ini bukan sekadar angka; ini adalah gambaran dari ketidakpastian global yang harus dihadapi dengan ketabahan dan strategi.
“Pemerintah dan otoritas keuangan harus terus mewaspadai dampak kebijakan Presiden Trump terhadap kondisi moneter dan fiskal Indonesia,” tegasnya. ***
