Pada kesempatan itu, pihaknya menyampaikan beberapa faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan angka inflasi ke depan.
Pertama harga beras yang masih terus menunjukkan peningkatan dan kedu kenaikan harga BBM non subsidi per 1 September 2023.
Diah Utari juga menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain pertama Kabupaten Badung perlu mempersiapkan diri sebagai kota IHK mulai 2024.
Nasabah bank bjb Sambut Antusias bjb WideScreen Expendables 4 di Gandaria City Jakarta
Kedua Penerapan program closed loop yang menerapkan kemitraan agribisnis dari hulu ke hilir agar tercipta efisiensi yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melibatkan Perumda setempat;
Ketiga, meningkatkan penyaluran SPHP melalui peningkatan jumlah Toko Pangan Kita (TPK) atau warung penyalur SPHP lainnya;
Keempat, penguatan peran Perumda setempat sebagai offtaker produk pangan; kelima Meningkatkan frekuensi operasi pasar; serta keenam meningkatkan efektivitas kerja sama antar daerah, diantaranya dalam penggunaan sarana penyimpanan produk hortikultura seperti Controlled Atmosphere Storage (CAS). Selain itu perbaikan saluran Irigasi juga perlu mendapat perhatian.
Pentas Seni ABSTRAK VIII, bank bjb Tebar Rewards untuk Pengguna DIGI dan DigiCash
Pada HLM kali ini dipimpin Wakil Bupati Badung dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan dan perwakilan OPD terkait serta camat se-Kabupaten Badung.
Pada kesempatan ini, dilakukan simbolis penyerahan sertifikat Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Wakil Bupati Ketut Suiasa, menyampaikan apresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Kanwil Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) serta OPD terkait atas dukungan yang diberikan sehingga TPID Kabupaten Badung kembali menjadi nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali.
CSR Honda untuk Bali, Konsumen Loyal Ikuti Touring dan Kunjungi Tempat Ibadah sebagai Bentuk Kerukunan
Kata Suiasa, Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 31 Agustus 2023, pihaknya mendorong agar penyerapan APBD dapat dilakukan dengan efektif, khususnya untuk pengendalian inflasi. ***
