Imigrasi Bali Bentuk Satgas Patroli, Jadi ‘Leading Sector’ Pengawasan Orang Asing

Denpasar– Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di Bali pada Selasa (5/8).

Pembentukan satgas ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Bali, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia.

Upacara pengukuhan yang berlangsung di Pelabuhan Benoa, Denpasar, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, para pejabat Kanim Bali yang diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai instansi, termasuk Imigrasi, TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (PP), dan Pecalang.

Agus Andrianto menegaskan bahwa Imigrasi akan menjadi sektor terdepan (leading sector) dalam pengawasan orang asing di wilayah tersebut.

Menurut Agus, pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden. Satgas ini dibentuk untuk:

Memberikan respon cepat terhadap setiap pelanggaran.

Menekan angka pelanggaran oleh orang asing di Bali.

Menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Dasar hukum pembentukan Satgas ini mencakup Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat 2 huruf b dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Pasal 181.

Operasional Satgas dan Wilayah Patroli

Satgas Patroli akan terdiri dari 100 petugas imigrasi. Setiap personel akan dilengkapi dengan rompi pengaman dan kamera tubuh (bodycam) untuk memastikan patroli berjalan efektif dan transparan.

Petugas akan berpatroli menggunakan motor atau mobil di 10 titik strategis yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar.

Adapu titik-titik patroli tersebut meliputi:
Kuta Utara
Seminyak, Kerobokan
Pelabuhan Matahari Terbit dan Benoa
Pecatu (Uluwatu, Bingin)
Pantai Mertasari
Kecamatan Kuta dan Gianyar (Ubud)
Nusa Dua, Jimbaran

Pengukuhan satgas ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dan menjaga ketertiban di seluruh wilayah Bali. ***