Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memimpin Delegasi
Republik Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Delegasi Kementerian Laut,
Perairan Darat dan Perikanan Republik Mozambik untuk membahas kelanjutan kerja
sama tiga tahun ke depan.
Dengan berlanjutnya payung hukum berupa naskah kerja sama yang dilengkapi
rencana aksi implementasi, maka diharapkan semakin banyak bentuk kegiatan
kolaboratif untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di kedua
negara.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Lilly Aprilya Preggiwati
menyatakan dalam Pertemuan ke-1 Komite Teknis Kerja Sama Kelautan dan
Perikanan (Joint Technical Committee on Marine and Fisheries) secara virtual
dihadiri perwakilan unit kerja Eselon 1 KKP, KBRI Maputo, Direktorat Afrika,
Direktorat Kerja Sama Teknik, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan,
Kementerian Luar Negeri, Agung Tri Prasetyo, pada Selasa (4/5/2021).
“Kami berharap ke depannya lewat program penguatan kapasitas, kedua negara
tidak hanya bisa bertukar informasi dan keahlian, namun juga mendapatkan
manfaat ekonomi,” ujarnya.
Pertemuan ini membahas kelanjutan kerja sama yang telah terjalin antara RI dan
Mozambik sejak Oktober 2018. Selain membahas kelanjutan naskah kerja sama,
pertemuan juga membahas rencana aksi yang akan dilakukan oleh kedua negara
sesuai jangka waktu berlakunya naskah kerja sama.
Mengawali pembahasan rencana aksi, Delegasi Indonesia dan Mozambik bertukar
informasi tentang potensi dan kondisi sektor kelautan dan perikanan
masing-masing negara.
Sebelumnya, kolaborasi Indonesia dan Mozambik lebih terfokus dalam peningkatan
kapasitas (capacity building), dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang
dilaksanakan di Indonesia maupun pengiriman tenaga ahli ke Mozambik.
Salah satunya yang bertajuk “Workshop on Integrated Fish Information System
for Mozambique: Towards Responsible Fish Production” di Maputo, Mozambik.
Selain peningkatan kapasitas, Indonesia dan Mozambik juga berkomitmen kerja
sama dalam pengawasan laut, yang semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi
melawan IUU Fishing.
Hal ini karena pihak Mozambik menilai Indonesia dalam memberantas praktik
illegal fishing sangat baik.
Dalam pengelolaan ruang laut, Mozambik menghadapi tantangan aktual bagaimana
menyeimbangkan alokasi ruang laut bagi kegiatan perikanan ditengah maraknya
ekplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, serta mengharapkan Indonesia berbagi
praktik terbaik (best practices).
Penjelasan atas hal-hal tersebut dan pentingnya kelanjutan kerja sama menjadi
tanggapan dari Mozambik terhadap penyampaian draf Plan of Action (PoA)
implementasi MoU secara tertulis dari Indonesia kepada pihak Mozambik sejak
Maret 2019. (riz)
