Turki – Pemerintah Indonesia mempercepat langkah menempatkan karbon biru sebagai pilar utama dalam transisi iklim nasional.
Upaya ini semakin menguat setelah penyampaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) Kedua dan menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Dorongan percepatan kebijakan karbon biru mendapat dukungan luas dari pembuat kebijakan, peneliti, lembaga keuangan, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil.
Mereka menyerukan penguatan regulasi, penyelarasan tata kelola, serta kesiapan pembiayaan agar implementasi karbon biru berjalan sistematis dan terukur.
Sebagai negara kepulauan terbesar dengan 17.504 pulau, Indonesia memiliki sekitar 17 persen ekosistem karbon biru dunia, termasuk mangrove, lamun, dan rawa payau.
Wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat dari total wilayah nasional menjadi fondasi ekonomi biru dengan potensi nilai mencapai USD 1,3 triliun.
Momentum ini menjadi sorotan dalam Ocean Climate Dialogue 2026 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama ClimateWorks Centre dan The Conversation Indonesia.
Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan sains, tata kelola, pengetahuan lokal, regulasi, serta instrumen keuangan, dengan tujuan mendorong karbon biru dari ambisi kebijakan menuju implementasi nyata.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan Indonesia memiliki peluang strategis memimpin pengembangan karbon biru global melalui penyelarasan kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK, Ary Sudjianto, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan karbon biru dengan NDC Kedua agar kontribusi terhadap target penurunan emisi – 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional – dapat terukur dan akuntabel.
Diskusi panel menyoroti kesenjangan antara ketersedia karbon biru di lapangan.
Lembaga keuangan dan mitra pembangunan menekankan perlunya landasan sains yang kuat, kepastian regulasi, serta instrumen pembiayaan yang sesuai untuk membuka investasi dan memperluas skala proyek.
Para perencana nasional juga menyerukan peta jalan yang jelas untuk menyelaraskan kebijakan, pembiayaan, dan implementasi di berbagai level pemerintahan.
Tantangan utama yang dihadapi meliputi koordinasi lintas sektor, keterbatasan data terstandar, serta kapasitas implementasi di daerah yang belum merata.
Sesi panel bertajuk Menjembatani Sains, Kebijakan, dan Pembiayaan untuk Meningkatkan Skala Karbon Biru bagi Transisi Iklim dan Ekonomi Biru Indonesia menegaskan bahwa Indonesia berada pada titik krusial dalam aksi iklim berbasis laut.
Dengan penguatan data kelautan, integrasi perencanaan ruang laut, kebijakan karbon, serta mobilisasi pembiayaan berkelanjutan, karbon biru diyakini mampu menjadi penggerak strategis pengurangan emisi, ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ditutup dengan komitmen bersama memperkuat koordinasi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat sipil agar karbon biru benar-benar menjadi motor transisi iklim dan ekonomi biru Indonesia.***
