DENPASAR – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Wilayah (MPPW) PAN Provinsi Bali Njoman Gede Suweta mengatakan, dalam menentukan arah koalisi Pilgub Bali, PAN akan mempertimbangkan dengan serius kualifikasi calon pemimpin Bali mendatang.
PAN Bali akan mendukung calon yang memiliki komitmen untuk menjaga adat, budaya dan agama Hindu di Bali, dengan tidak mengenyampingkan aspek lain yang harus dimiliki pemimipin Bali ke depan. Pemimpin itu harus mengenal betul Bali, dengan ke-Bali-annya yang khas.
Kekhasan itu adalah adat, budaya dan agama Hindu. Jangan sampai memilah adat dan budaya dengan agama Hindu. “Harus dipahami bahwa aktualisasi adat dan budaya tak bisa lepas dari nilai-nilai agama Hindu. Itu kekuatan dan daya tarik Bali,” tegas mantan Wakapolda Bali itu.
Pemahaman yang utuh terhadap adat, budaya dan agama Hindu yang tak bisa saling meniadakan, itu menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki pemimpin Bali mendatang. Suweta menjelaskan, hampir semua orang tahu potensi Bali adalah pariwisata.
Pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata budaya. Setiap pemimpin di Bali wajib mengembangkan pariwisata budaya tersebut.
“Dalam konteks itulah pemimpin tersebut, dalam pengembangan pariwisata budaya tidak boleh lepas dari nilai-nilai agama Hindu. Adat, budaya dan agama tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh meniadakan satu sama lain. Aspek Ini ada pada tataran filosofis, sangat fundamental untuk dipahami pemimpin Bali,” katanya.
Suweta menambahkan, pemimpin Bali mendatang juga harus menyadari bahwa Bali adalah daerah yang penduduknya penuh dengan keragaman latar belakang, baik etnis, agama, termasuk kewarga negaraan, namun hidup berdampingan dengan harmonis.
Artinya, dengan kesadaran tersebut, pemimpin Bali dalam setiap kebijakan, tindakan dan ucapannya harus mampu menjaga keharmonisan antarwarga di Bali. “Bali sentra kebhinekaan. Keputusan akhir sikap politik PAN dalam memutuskan koalisi dan mengusung pasangan calon gubernur Bali akan ditentukan rekomendasi DPP PAN.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PAN, Eddy Soeparno, mengakui pihaknya belum memutuskan arah koalisi untuk Pilgub Bali karena akan menungggu masukan DPW PAN Bali dalam mengambil sikap politik. Ia menambahkan, PAN membuka diri berkoalisi dengan partai apapun, sepanjang calon yang diusung itu memenuhi kualifikasi PAN.
Kendati demikian, menurut dia, mengacu pada Pilkada serentak 2015 dan 2017, koalisi PAN dengan PDIP paling banyak berhasilnya. Namun, pengalaman itu tidak menjadi garansi untuk PAN Bali berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Bali.
“Kita hanya memberikan arahan, silahkan bangun komunikasi politik, tapi sikap politiknya nanti. Apakah berkoalisi dengan partai besar, partai papan tengah atau partai papan bawah, kita akan menerima masukan DPW PAN Bali, karena teman-teman di sini (PAN Bali) yang tahu persis dinamika politik Pilgub Bali,” imbuhnya. (rhm)