Kabarnusa.com – Berbagai elemen masyarakat menggulirkan isu Reklamasi Teluk Benoa agar menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan Bali.
Apalagi, kabarnya Rakerda akan dihadiri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada 25-26 Maret 2016.
Melihat momentum penting, saat partai terbesar di Bali itu menggelar pertemuan politik sehingga beberapa elemen masyarakat, menyuarakan aspirasi mereka agar didengar disikapi petinggi PDIP.
PDIP Bali, salah satu parpol yang mendulang suara cukup banyak di Bali, baik untuk kursi DPR RI maupun DPRD Bali, DPRD Badung, DPRD Kota Denpasar, diminta tidak ‘’buta dan tuli’’ terhadap aspirasi rakyat Bali.
Beberapa tokoh yang menolak reklamasi Teluk Benoa, seperti Jero Mangku Suteja Ketua Bali Villa Association, Ketut Darmika dari Gema Perdamaian Bali, Nyoman Merta Wigarba. Gede Suma Arta pegiat usaha kecildan beberapa tokoh lainnya, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat..
‘’Pak Wayan Koster yang telah dipilih memimpin PDIP Bali, jangan menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat Bali,” kata Gede Suma Arta dalam keterangan tertulisnya Kamis (24/3/2016).
Mereka menjerit dan berpanas-panas, menolak reklamasi. karena keyakinan yang kuat, bahwa reklamasi lebih banyak merugikan Bali dalam jangka panjang.
“Merugikan, baik secara budaya, sosial, ekonomi, demografi maupun lingkungan,’’ kata Gede Suma Arta.
Penekun piritual dan pemilik sebuah majalah bernuansa agama dan budaya Bali itu menegaskan, patut disayangkan, kenapa Koster sebagai orang nomor satu partai di PDIP Bali, tidak bicara dan tidak menyapa rakyat Bali terkait reklamasi.
Jangan salahkan kalau rakyat menilai, politisi cuma ingat saat butuh dukungan rakyat, saat hendak menjadi DPR atau mau jadi calon gubernur.
“Menjadi lupa dan alergi terhadap rakyat begitu sudah duduk di kursi empuk,’’ katanya.
Ketua Bali Villa Association Mangku Suteja, menambahkan, tidak hanya PDIP, partai-partai lain pun mestinya bertanggung jawab dalam situasi seperti sekarang, bukannya diam dan pura-pura tidak tahu aspirasi rakyat.
‘’Kalau partai terus begini perilakunya, tidak salah kalau rakyat makin alergi, seperti kasus DKI yang rakyatnya cenderung tidak percaya parpol dan politisi,’’ imbuhnya. (kto)
