Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenhaj DIY) memastikan keberangkatan jamaah haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal, meskipun terjadi eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Plt Kepala Kanwil Kemenhaj DIY, Jauhar Mustofa, menegaskan hingga kini tahapan penyelenggaraan ibadah haji tidak mengalami perubahan.
“Belum ada perubahan, jadi masih sesuai jadwal,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Ia menambahkan, pihaknya belum menerima surat edaran maupun kebijakan khusus terkait penyesuaian jadwal persiapan haji.
Dengan demikian, pemberangkatan kloter pertama dari embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo, tetap sesuai agenda.
“Harapannya segera ada solusi atas persoalan di Timur Tengah sehingga tidak mengganggu persiapan haji, yang akan dimulai 21 April,” jelasnya.
Menurut Jauhar, operasional penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi juga masih berjalan normal.
Ia mencontohkan penerbangan dari Jakarta yang dilayani Garuda Indonesia maupun Saudia tetap beroperasi.
Pada musim haji 2026, kuota jamaah reguler DIY meningkat signifikan. Jumlahnya bertambah 601 orang, dari 3.147 jamaah menjadi 3.748 jamaah.
Penambahan ini merupakan hasil penerapan skema pembagian kuota berbasis daftar tunggu antarprovinsi.
Di tingkat nasional, pemerintah turut merespons dinamika keamanan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan umrah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menyampaikan pemerintah telah menyepakati 10 langkah mitigasi bersama lintas kementerian dan pemangku kepentingan.
“Keselamatan jamaah adalah yang utama. Penundaan bukan pembatalan, melainkan mitigasi risiko. Negara hadir untuk memastikan perlindungan dan ketenangan bagi jamaah,” tegasnya dalam siaran pers.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maskapai penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Seluruh pihak sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan intensif, serta menyiapkan skema perlindungan bagi jamaah yang terdampak situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. ***
