Jakarta– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat komitmennya untuk memacu sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku dengan mengimplementasikan dua program nasional unggulan: Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program ini ditegaskan sebagai instrumen kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus mengerek kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menjelaskan kebijakan PIT dirancang untuk menciptakan tata kelola perikanan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan secara ekonomi.
Maluku, dengan potensi sumber daya ikan yang melimpah di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, dan 718, menjadi area prioritas penerapan sistem kuota dan zonasi penangkapan ini.
Selain PIT yang berfokus pada tata kelola sumber daya, KKP juga mendorong pemerataan pembangunan ekonomi pesisir melalui program KNMP.
Di Maluku, program ini sedang berada dalam tahap percepatan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas nelayan, yang nantinya akan berfungsi sebagai sentra ekonomi perikanan setempat.
Saat ini, di Maluku terdapat dua lokasi KNMP yang dikebut pembangunannya, yaitu di Desa Waelihang, Kabupaten Buru, dan Desa Labetawi, Kota Tual.
“Target kami pembangunan ini dapat rampung pada akhir tahun,” ungkap Latif dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (8/11).
Ia menambahkan usulan untuk lokasi KNMP tahap berikutnya di tahun depan juga telah dibuka.
Latif menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat nelayan.
Pihaknya sangat terbuka untuk menjaring masukan dan aspirasi, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan dan sarana pendukung lainnya, mengingat wilayah Maluku yang berupa gugusan kepulauan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyampaikan, transformasi tata kelola perikanan tangkap melalui kebijakan PIT adalah strategi utama KKP untuk menopang ketahanan pangan berkelanjutan, sekaligus menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi demi masa depan perikanan Indonesia.***
