JJLS dan Tol Jogja Berlanjut, Monyet Ekor Panjang Jadi Sorotan DPRD

Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) terus memetakan kawasan pembangunan sebagai pijakan perencanaan infrastruktur dan pemerataan wilayah.

Sejumlah proyek strategis seperti jalan tol dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) menjadi sorotan DPRD DIY, terutama terkait pembiayaan serta dampak sosial dan lingkungan.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Tri Silawati, menjelaskan arah pembangunan dibagi dalam beberapa klaster, meliputi kawasan pertumbuhan, swasembada pangan, air dan energi, kawasan afirmasi, serta kawasan konservasi.

Kawasan pertumbuhan mencakup perkotaan Yogyakarta, destinasi pariwisata, hingga Aerotropolis Yogyakarta.

Adapun kawasan swasembada pangan dan energi tersebar di Progo Hulu, Sleman, Bantul, Kulon Progo, serta Karst Gunungkidul.

Tri menambahkan, tantangan pembangunan masih diwarnai ketimpangan antarwilayah dan angka kemiskinan yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Untuk itu, Pemda DIY memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung baru, pemantapan jalan, penyediaan air minum dan sanitasi aman, serta perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini tercatat 41 daerah irigasi dengan 65,3 persen dalam kondisi baik, serta 24 embung dengan 84,92 persen dalam kondisi baik.

Di sektor jalan, proyek strategis nasional terus berjalan. Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo sepanjang 96,57 kilometer, dengan 54,195 kilometer berada di wilayah DIY, masih berproses.

Tol Yogyakarta–Bawen memiliki panjang 8,8 kilometer di wilayah DIY. Sementara JJLS sepanjang 118,39 kilometer menyisakan ruas Kretek–Girijati sepanjang 5 kilometer yang kini dalam tahap pembangunan.

Pemda DIY juga mengembangkan Jalan Prambanan–Gading–Hargosari, program Bedah Menoreh Temon–Borobudur, serta Yogyakarta Outer Ring Road.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, mengingatkan agar proyek strategis nasional tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.

Dia menyoroti beban anggaran, termasuk biaya listrik di Kulon Progo yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan, serta dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat.

Salah satunya adalah gangguan satwa liar, khususnya monyet ekor panjang, yang masuk ke permukiman dan lahan pertanian.

“Jangan sampai proyek strategis nasional memunculkan masalah baru, terutama terkait anggaran dan dampak lingkungan,” tegas Amir.

Pihaknya mendorong pendekatan ekologis untuk meredam konflik antara manusia dan satwa liar, misalnya dengan menanam pohon yang dapat menjadi sumber pakan bagi monyet. ***