KUTA – Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan kawasan pelabuhan laut menjadi sarang mafia karena itu diharapkan ke depan dengan pembangunan 24 pelabuhan baru yang memiliki sistem yang modern di seluruh Tanah Air selain bisa meningkatkan arus perdangangan dan menekan praktek mafia.
Di hadapan ratusan aktivis 98, Jokowi mengungkapkan, dari pengalamannya lebih dari 26 tahun bersinggungan dengan pelabuhan, sampai saat ini masih ditemukan mafia pelabuhan. “Itu yang harus dilawan semua,” tandas Jokowi saat menyampaikan pidatonya dalam pertemuan aktivis 98 di Hotel B, Kuta, Bali, akhir pekan ini.
Apa yang disampaikan itu, gambaran apa adanya wajah pelabuhan di Tanah Air. Sejak mulai masuk, sudah banyak biaya-biaya yang dibebankan kepada masyarakat mulai urusan Bea Cukai, Izin perdagangan dan lainnya.
“Inilah sistem yang harus dibenahi, saya sering sampaikan kalau tidak bisa membuat sistem yang bisa memberantas praktek mafia, ya saya akan undang perusahaan sekalipun dari asing yang berstandar internasional,” tandasnya.
Jokowi mengaku sebenarnya tidak senang jika harus mengundang perusahaan asing untuk mendandani manajemen atau sistem yang baik.
Hanya saja, jika tidak ada perusahaan nasional yang sanggup membangun sistem dan manajemen yang lebih baik untuk memberangus mafia di pelabuhan atau mengelola sumber daya alam lainnya maka pilihan jatuh ke tangan asing.
“Tetapi 100 persen tetap kita yang pegang owenernya, asing hanya untuk manajemen pengelolannya, pemiliknya tetap kita,” sambungnya. Dia mencontohkan, Dubai misalnya, bagaimana investor asal Jerman diberikan masuk mengelola perusahaanya akhirnya bisa membawa banyak keuntungan.
Khusus untuk pembangunan pelabuhan diharapkan, ke depan ada 24 pelabuhan baru dibangun tersebar di Kalimatan, Nusa Tenggara, Sumatra dan Papua untuk bisa menghubungkan dengan rencana pembangunan tol laut. (rma)