Jakarta – Koordinator Nasional (Kornas) Kawan Indonesia, Darmawan, menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI HM Soeharto perlu disikapi dengan lebih arif dan berimbang.
Menurutnya, alasan penolakan yang berakar pada pengalaman pribadi keluarga Bung Karno memang bisa dipahami secara emosional, namun tidak seharusnya dijadikan dasar dalam menentukan keputusan kenegaraan.
“Luka masa lalu itu manusiawi, tapi bangsa besar harus mampu berdamai dengan sejarahnya sendiri. Kalau terus diseret ke ruang dendam, kita tidak akan pernah sembuh,” kata Darmawan kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).
Darmawan menilai, sikap yang terlalu personal justru berisiko menumbuhkan politik dendam dan menghambat semangat rekonsiliasi nasional yang kini sedang digalakkan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo sudah memberi contoh nyata bagaimana merangkul semua pihak, bahkan yang dulu berseberangan. Inilah politik kebangsaan yang dewasa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa menghargai tokoh masa lalu bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan sejarah. Namun, bangsa yang bijak adalah bangsa yang bisa menempatkan jasa dan catatan kelam secara proporsional.
“Kita bisa belajar dari Gus Dur dan almarhum Taufik Kiemas, bagaimana mereka mengajarkan kebesaran hati dalam melihat sejarah. Kritik boleh, tapi jangan menghapus jasa,” tegas Darmawan.
Darmawan menyebut, jasa besar Soeharto dalam pembangunan, stabilitas nasional, hingga ketahanan pangan tak bisa dihapus begitu saja hanya karena perdebatan politik masa lalu.
“Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa ini, baik suka maupun tidak. Memberinya gelar pahlawan nasional bisa menjadi simbol kebesaran Indonesia, bahwa kita mampu mengakui jasa siapa pun tanpa membawa dendam sejarah,” pungkasnya.***
