Kebakaran Depo Plumpang, Keberadaan Perumahan di Obyek Vital Pertamina Harus Dievaluasi

Permintaan maaf disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati atas kejadian kebakaran di area fasilitas Bahan Bakar Minyak (BBM), Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara.

Nicke Widyawati menyatakan akan memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat terdampak, khususnya prioritas bagi pemadaman sumber api dan melokalisirnya.

Selain itu, Pertamina sigap menolong dan membantu para korban serta bersegera membentuk tim gabungan bersama PT Patra Niaga (sub holding) dan fungsi terkait untuk melakukan investigasi terkait penyebab musibah kebakaran terjadi.

Pertamina Tunjukkan Komitmen Penggunaan Energi Ramah Lingkungan di KTT G20

“Hal mana, kesigapan dan kesiapsediaan ini tidak pernah terjadi pada perusahaan korporasi swasta atas kejadian dan musibah yang sama,” tandas alumnus Universitas Gadjah Mada Yogjakarta ini.

Meski sebagai musibah namun masyarakat disekitarnya agar segera mengevaluasi keberadaan bangunan perumahan di lingkungan obyek vital yang beresiko tinggi dan berpotensi pada keselamatan penduduk.

“Masyarakat segera mengambil hikmah atas kejadian kebakaran ini,” sambungnya.

Pertamina NRE, Keppel Infrastructure dan Chevron Garap Pengembangan Hidrogen Hijau dan Amonia Hijau di Indonesia

Dalam kejadian kebakaran di Depo Plumpang, Pertamina atau sub holdingnya, yaitu Patra Niaga tidak bisa dipersalahkan begitu saja, meskipun tingkat keamanan standar (safety) telah terpenuhi sekalipun.

Oleh karena itu, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi musibah di masa datang.

“Dukungan publik atas keselamatan dan keamanan lingkungan sekitar Depo maupun kilang Pertamina yang masih padat penduduk sangat diharapkan agar potensi korban saat musibah berulang dapat diminimalisir,” tandasnya lagi.

Pertamina Evaluasi Harga BBM NonSubsidi Berkala, Disesuaikan Tren Publikasi Dunia

Kebijakan pemerintah juga harus mencerminkan posisi yang tegas terhadap keberadaan rumah penduduk yang masih terlalu dekat jaraknya dengan kegiatan operasional perusahaan atau pabrik beresiko tinggi tersebut diberbagai wilayah lain. ***