Kecamuk Perang, Saatnya Kendalikan Konsumsi BBM

Jakarta – Timur Tengah kembali bergolak. Selat Hormuz jalur vital energi dunia ditutup akibat eskalasi agresi Amerika-Israel terhadap Iran.

Dampaknya langsung terasa: ancaman krisis energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM dari kawasan tersebut.

Kondisi ini bukan sekadar isu geopolitik, melainkan alarm keras bagi kita. Cadangan BBM nasional hanya cukup untuk 21 hari. Bandingkan dengan Jepang yang mampu bertahan 254 hari, Korea Selatan 208 hari, bahkan Amerika hingga enam bulan.

Ketergantungan impor membuat Indonesia sangat rentan, apalagi kebutuhan harian mencapai 1,6 juta barel sementara produksi domestik kurang dari separuhnya.

Kegelisahan publik pun wajar. Obrolan di warung kopi hingga ruang keluarga dipenuhi kekhawatiran akan kelangkaan BBM, terlebih menjelang mudik Lebaran yang biasanya memicu lonjakan konsumsi hingga 30 persen.

Lalu apa langkah yang harus diambil ?

Pertama, pemerintah wajib jujur dan transparan. Jangan meninabobokan rakyat dengan janji “harga BBM tidak akan naik” sementara situasi global tak menentu. Publik berhak mendapat informasi yang mencerdaskan, bukan sekadar retorika.

Kedua, pemerintah bersama Pertamina harus segera menyiapkan strategi darurat. Opsi yang realistis adalah mengendalikan konsumsi BBM.

Caranya bisa melalui peninjauan harga BBMbersubsidi atau pembatasan kuota harianpertalite dan solar untuk kendaraan pribadi.Kuota 60 liter per hari, misalnya, bisa diturunkan menjadi 50 liter. Faktanya, rata-rata konsumsi harian hanya sekitar 19,5 liter.  

Langkah pengendalian ini memang pahit, tetapi lebih rasional dibandingkan membiarkan harga melonjak liar. Kebijakan kuota akan menekan konsumsi tanpa menimbulkan gejolak sosial sebesar kenaikan harga.

Situasi ini adalah force majeur. Pemerintah harus bertindak cepat, strategis, dan kolaboratif.

Sementara itu, masyarakat juga perlu membangun kesadaran: BBM adalah energi fosil yang semakin terbatas dan mahal, sekaligus penyumbang krisis iklim global.

Kini saatnya kita menekan pedal rem. Bukan hanya demi menjaga pasokan energi, tetapi juga demi masa depan bangsa yang lebih berdaulat dan berkelanjutan.***