Kelola Anggaran Rp2 Ribu Triliun, Jokowi Bisa Kewalahan

KabarNusa.com – Alokasi belanja negara yang cukup sebesar mencapai Rp 2.020 triliun bakal membuat pemerintahan Jokowi-JK bisa kewalahan mengelola perekonomian nasional ke depan.

RAPBN tahun 2015 direncanakan mencapai Rp 2.020 triliun sehingga sangat berat.

“Yng harus dipikirkan itu bagaimana caranya menggenjot penerimaan negara, terobosan apa yang mau dibuat, bukan melontarkan isu soal perampingan kabinet dan membuat spekulasi menteri-menterinya Jokowi,” kata pengamat politik Timbul Tampubolon kepada wartawan belum lama ini.

Dia meminta tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) konsentrasi memikirkan belanja negara tahun 2015 sebesar Rp 2.020 triliun, daripada sibuk membahas kabinet dan calon-calon menteri dalam kabinet Presiden Jokowi.

Seperti dikutip JPNN, guna mencapai belanja negara yang disampaikan Presiden SBY saat menyampaikan pidato kenegaraan nota keuangan RAPBN 2015 itu pekerjaan sangat berat.

Dia memperkirakan pemerintahan Jokowi-JK nanti bisa kewalahan mengelola perekonomian nasional ke depan dengan alokasi belanja negara sebesar Rp 2.020 triliun.

Bukan saja persoalan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, memikirkan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pun banyak kendalanya.

“Tim transisi ditantang kreatifitasnya menggali penerimaan negara dari sektor pajak, potensinya sangat besar misalnya menaikan pajak barang mewah, dan cukai rokok misalnya,” kata Koordinator Komunitas Kasih Matraman Raya 10A (KKMR) itu.

Begitu jugan menstabilkan nilai tukar rupiah yang masih melemah, tim transisi ujar dia, perlu berkonsultasi dengan berbagai pihak, bila perlu berkonsultasi dengan pelaku bisnis keuangan dan pasar George Soros.

Ia menyarankan tim transisi harus fokus memikirkan masalah penerimaan negara yang disusun pemerintahan SBY itu.

“Mereka saya lihat malah ikut terlibat dalam pembicaraan soal siapa yang akan menjadi menteri,” sambungnya.

Tim Transisi dalam 40 hari ini fokus di situ, jangan kemana-mana,” pinta Timbul Tampubolon.

Perampingan kabinet kata dia justru bisa merepotkan pemerintahan Jokowi-Jk, selain memakan waktu, juga menyangkut soal sumber daya manusianya.

“Perampingan itu bisa merepotkan, kecuali ditambah, boleh saja,” imbuhnya. (nar)