Kembangkan Climate Risk Management Sektor Perbankan, OJK Perkuat Kemitraan Bersama Kedutaan Australia dan Prospera

a. Pengembangan panduan manajemen risiko iklim dengan data yang lebih rinci.
b. Pengembangan skenario climate risk stress test untuk Indonesia berdasarkan Skenario Network for Greening the Financial System (NGFS) terbaru.
c. Pengembangan metodologi perhitungan dampak risiko iklim terhadap kinerja debitur bank baik untuk perusahaan besar maupun UMKM, serta dampak terhadap kinerja keuangan bank (bottom-up stress test).

Bank Indonesia Dukung Promosi Terintegrasi Perdagangan, Pariwisata dan Investasi di Bali Jagadhita V 2024

d. Pengembangan data proyeksi risiko fisik maupun risiko transisi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia hingga tahun 2100.
e. Perhitungan dampak risiko iklim terhadap kinerja industri perbankan dari sisi regulator (Climate Impact Assesment for Banking Industry Wide).
f. Penyelenggaraan capacity building untuk OJK dan Bank terkait pengembangan manajemen Risiko Iklim.

Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit Berakhir, OJK: Daya Tahan Perbankan RI Kuat Hadapi Dinamika Perekonomian

Outcome atas kerjasama tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kebijakan terkait risiko iklim di sektor perbankan ke depan untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan risiko iklim yang antara lain mencakup keterbatasan data emisi dan data bencana serta kapasitas dan expertise dalam membangun metodologi perhitungan dampak risiko iklim.

Diharapkan, kerja sama ini dapat mendukung perbankan untuk dapat mengembangkan, mengukur dan memitigasi dampak iklim, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung arah kebijakan transisi menuju Net Zero Emissions.

Bank Indonesia: Panen Raya Komoditas Pangan Berkontribusi Terhadap Terkendalinya Inflasi di Bali

Turut hadir, Duta Besar Australia untuk Indonesia Indonesia Penny Williams, Direktur Prospera David Nellor, Managing Director and Head of Asia-Pasific and Middle East of Moody’s Wael Jadallah.

Kemudian, 18 bank peserta piloting CRMS di tahun 2024 dan berbagai pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga antara lain Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, BMKG dan BNPB. ***