Kemenkum Bali Kejar Predikat WBBM, Tindak Lanjut Cepat Catatan Tim Penilai Nasional

Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali bergerak cepat menindaklanjuti catatan dari Tim Penilai Nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rapat yang digelar pada Senin (1/9) di Ruang Dharmawangsa dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Tim Pokja ZI ini, Redana menekankan pentingnya respons cepat dan akuntabel terhadap semua catatan yang diberikan.

Fokus pembahasan dalam rapat meliputi beberapa area kunci, mulai dari peningkatan manajemen perubahan dan penataan tata laksana hingga pengelolaan SDM dan akuntabilitas kinerja.

Kualitas pengawasan dan pelayanan publik juga menjadi perhatian utama.

Sejumlah inovasi yang telah dikembangkan, seperti Artha Karya (MIPC for Disability Bali), Sistem Royalti, dan pengembangan fitur APELAN, juga dibahas. Sebagai tindak lanjut,

Kemenkum Bali akan mereplikasi fitur APELAN dari Kanwil Maluku Utara dan Lampung, serta memperbarui dokumen evaluasi kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk diunggah melalui aplikasi E-RB.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, menegaskan komitmennya.

Semua harus bergerak cepat dan memastikan setiap catatan ditindaklanjuti dengan bukti nyata yang akuntabel.

“Ini adalah langkah bersama untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat terwujudnya WBBM,” ungkapnya.

Dengan tindak lanjut yang terukur dan terarah, Kemenkumham Bali optimis dapat memenuhi semua persyaratan dan segera meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.***