![]() |
Rifky Effendi Hardijanto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan |
Kabarnusa.com – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan (BPSDM KP) Rifky Effendi Hardijanto tampak kaget mendengar laporan ada Penyuluh Perikanan (luhkan) di beberapa daerah yang menjadi “anak tiri”
Hal itu terungkap saat Kepala BPSDM KP melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balai Pendidikan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (27/4/2016)
Di sela-sela kunker meninjau sarana prasarana BPPP Banyuwangi, seorang Luhkan mencegat Rifky dan memohon agar setelah status kepegawaian Luhkan dipindahkan ke pusat, pada saat itu juga satuan administrasi dan pangkalannya yang semula di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dipindahkan ke instansi yang menangani kelautan dan perikanan.
Luhkan yang mengaku selama ini bernaung di BP4K di suatu daerah tersebut juga melaporkan, selama bekerja di BP4K dirinya dan luhkan yang lain seperti “anak tiri” karena tugas pokok dan fungsinya kurang mendapat dukungan BP4K sehingga tidak bisa berjalan secara optimal.
“Program-program BP4K lebih banyak di bidang pertanian tanaman pangan. Sementara program perikanan dan kelautan kurang terakomodasi karena sudah ditangani oleh instansi lain yang khusus menangani perikanan,” lapornya.
Demikian juga terkait sarana prasarana (sarpras) bagi Luhkan, kurang mendapat perhatian karena sumber dana pengadaan sarpras luhkan tidak ditangani langsung oleh BP4K.
“BP4K hanya menangani pengadaan sarpras untuk penyuluh pertanian. Sedangkan sarpras untuk luhkan instansi lain yang menanganinya sehingga alokasi sarpras untuk Luhkan di BP4K sangat kurang,” paparnya.
Mendengar laporan tersebut, Kepala BPSDM KP Rifky Effendi Hardijanto tampak kaget dan mengaku baru mengetahuinya karena dirinya baru beberapa bulan menjabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Informasi ini akan kami pelajari untuk didiskusikan. Semoga saja bisa dicarikan solusi terbaik sesuai peraturan perundangan yang ada,” ujar mantan pejabat Pertamina di Jawa Tengah ini saat dikonfirmasi kabarnusa. (gus)