Kepala Kemenkumham Bali Pramella Y Pasaribu: Kinerja Instansi Tercermin pada Kualitas Pelaporan Keuangan Andal

Denpasar – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu menegaskan kualitas pelaporan keuangan yang andal menjadi cerminan kinerja sebuah instansi.

Guna mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali menyelenggarakan Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 Tingkat Satuan Kerja, Selasa 25 Juni 2024.

Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan digelar di Ruang Dharmawangsa, yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu, Para Pejabat Tinggi Pratama, Para Pejabat Administrator, dan operator keuangan pada seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Bali.

Dikatakan Pramella Y. Pasaribu melalui kegiatan ini diharapkan tersusunnya Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 yang Akurat, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Dijelaskan Pramella Y. Pasaribu, Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode.

“Kinerja suatu instansi tercermin pada kualitas pelaporan keuangan yang andal,” katanya menegaskan.

Guna mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselengarakannya sistem pengendalian intern yang didalamnya mencakup proses rekonsiliasi transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan merupakan suatu langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transpransi dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah.

Pihaknya berharap melalui pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi ini dapat berjalan efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Kendala-kendala dihadapi para operator dapat terselesaikan sehingga kedepannya dapat meminimalisir potensi kesalahan pencatatan jika dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari Inspektorat Jenderal.

Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Biro Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar.***