Kesepakatan Bersama Bali–NTT: Harmoni Sosial untuk Pariwisata Dunia

Denpasar – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menghadiri rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali sekaligus menerima audiensi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma beserta rombongan, Jumat (30/1/2026), di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar.

Rapat dipimpin Gubernur Bali I Wayan Koster dan diikuti sekitar 50 peserta tersebut membahas dinamika sosial kemasyarakatan, khususnya hubungan antara masyarakat Bali dan warga pendatang asal NTT.

Hadir dalam pertemuan itu Kapolda Bali, Kajati Bali, Danrem 163/WSA, Danrem 161/WS, sejumlah kepala daerah dari Bali dan NTT, serta tokoh diaspora masyarakat NTT.

Gubernur Bali menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara komprehensif melalui sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat.

Dia menegaskan perlunya pencegahan konflik horizontal serta perlindungan terhadap seluruh warga yang tertib administrasi.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan permohonan maaf atas ulah segelintir oknum diaspora NTT yang mengganggu keharmonisan di Bali.

Ditegaskannya,  komitmen Pemprov NTT untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta mendukung penegakan hukum. Johni juga mengimbau warga NTT di perantauan agar menghormati adat, budaya, dan hukum setempat.

Sejumlah kepala daerah dari wilayah Sumba turut menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen meningkatkan pembinaan masyarakat serta membuka lapangan kerja di daerah asal untuk menekan permasalahan serupa.

Kapolda Bali dan Kajati Bali menekankan perlunya penguatan pengawasan melalui kelengkapan administrasi, keterlibatan pemberi kerja, serta patroli siber guna mencegah penyebaran konten provokatif.

Dalam kesempatan itu, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan,  Bali sebagai ikon pariwisata nasional memerlukan perhatian dan tanggung jawab bersama.

PiekBudyakto menekankan kesiapan TNI untuk bersinergi dengan seluruh unsur dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Bali sangat sensitif sebagai ikon pariwisata. TNI tidak akan membiarkan tindakan segelintir oknum merusak ketenteraman bersama.

“Kami siap melakukan pembinaan, pengawasan, serta langkah preventif yang terukur,” ujar Pangdam.

Rapat ditutup dengan kesepakatan penerapan pola penanganan hulu–hilir, mulai dari rekomendasi dan pembekalan warga sebelum merantau hingga penegakan aturan administrasi di daerah tujuan, demi terwujudnya Bali yang aman, damai, dan harmonis.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman dalam keterangan pers menyatakan, Kodam IX/Udayana mendukung penuh langkah sinergis pemerintah daerah bersama Forkopimda.

Ia menegaskan komitmen Kodam untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga kondusivitas Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.***