Ketua MUI Bali 2025-2030 Tekankan Peran Strategis dan Moderasi Beragama dalam Mukerda I

Denpasar – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali resmi menggelar Pengukuhan, Taaruf, dan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I untuk masa khidmat 2025-2030.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MUI Bali, H. Mahrusun Hadiyono, M.Pd.I, menegaskan pentingnya posisi MUI sebagai pelayan umat dan mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni di Pulau Dewata.

Tiga Peran Strategis MUI Bali
H. Mahrusun memaparkan, MUI membawa tiga mandat utama dalam menjalankan amanahnya:

Warisatul Anbiya: Menjadi penerus tugas-tugas kenabian dalam membimbing umat.

Khadimul Ummah: Menjadi pelayan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan umat.

Shodiqul Hukumah: Menjadi mitra kerja pemerintah dalam menyukseskan pembangunan, khususnya di Provinsi Bali.

“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia dengan kekhasan pluralisme dan multikulturalismenya.

“MUI harus mampu menghadirkan Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin, Islam yang moderat, dan berkontribusi nyata bagi perkembangan daerah,” ujar H. Mahrusun.

Melalui Mukerda I ini, MUI Bali merumuskan rencana kerja tahunan yang terukur dan realistis.

H. Mahrusun menekankan, MUI tidak boleh hanya hadir dalam tataran normatif, tetapi harus menjadi bagian dari solusi. Beberapa poin penguatan yang menjadi prioritas meliputi:

Pembinaan Umat: Penguatan aktivitas ibadah dan edukasi keagamaan.

Ekonomi Syariah: Mendorong penguatan ekonomi umat dan pemberdayaan lembaga.

Isu Sosial & Lingkungan: Pencegahan penyalahgunaan narkoba, mengatasi degradasi moral, serta pelestarian lingkungan hidup.

Sinergitas: Memperkuat persatuan antarlembaga dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Menjawab Tantangan Global
Di tengah dinamika globalisasi, Ketua MUI Bali mengingatkan adanya potensi ancaman seperti radikalisme, penyebaran informasi keagamaan yang keliru, hingga ketimpangan ekonomi.

“MUI tidak boleh berjalan lambat. Kita harus responsif, adaptif, dan inovatif. Musyawarah ini adalah momentum untuk menyatukan langkah agar seluruh pengurus bergerak dalam satu visi dan satu semangat,” tegasnya.

Sinergi dengan Stakeholder
Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat yang hadir.

Menurutnya, membangun Bali yang harmonis merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas pemerintah semata.

Mukerda I ini diharapkan menghasilkan empat output utama:

Program kerja yang aplikatif.

Tata kelola organisasi yang profesional.

Eksistensi kelembagaan yang kuat.

Komitmen bersama untuk membangun umat yang berdaya, bermartabat, dan bersatu. ***