KKP Dorong Tata Kelola Perikanan Nasional yang Berkelanjutan

KKP mendorong tata kelola perikanan yang berkelanjutan./Dok.Humas KKP.

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perbaikan  tata kelola perikanan nasional sehingga menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Direktorat  Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2022 di Cikarang Bekasi, Minggu malam (10/10/2021).

Melalui mekanisme PNBP pasca produksi dan penangkapan ikan terukur dinilai akan mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga karena pemanfaatan sumber daya ikan dapat benar-benar dikontrol sesuai daya dukungnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Direktorat  Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2022 di Cikarang Bekasi, Minggu malam (10/10/2021).

Zaini mengatakan penangkapan ikan terukur merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tahun 2021-2024.

Pelaksanaan pemungutan PNBP pasca produksi merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana iklim investasi semakin menarik karena PNBP tidak dibayarkan sebelum melaut, sehingga pelaku usaha tidak terbebani.

Di samping itu, PNBP pasca produksi  menjadi lebih adil bagi pelaku usaha karena nilai yang dibayarkan sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh.

Dengan mekanisme ini pula kualitas data produksi perikanan tangkap menjadi semakin akurat dan terpercaya. Lalu tentu saja PNBP yang diperoleh nantinya dikembalikan kepada nelayan untuk program-program pemberdayaan.

“Kalau PNBP naik tapi nelayan tidak sejahtera ya percuma. Peningkatan ini harus diiringi juga dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan,” ujar Zaini dikutip dari keterangan tertulis.

Menurutnya, peran KKP khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sangat besar untuk menunjang program prioritas ini.

Setiap direktorat harus turut andil, seperti menyediakan fasilitas pelabuhan perikanan yang baik dan memastikan ikan hasil tangkapan nelayan bermutu baik serta bernilai ekonomis tinggi.(Miftach Alifi)