KKP Siapkan Aksi Ocean Panel

Dilaksanakan melalui berpartisipasi pada 13th Sherpa Virtual Meeting – High Level Panel of Sustainable Ocean Economy (HLP SOE), bertempat di Hotel Grand Mercure, Senin (14/09/2020)./ist

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membahas agenda aksi
Ocean Panel yang meliputi rencana pelaksanaan, pengembangan dan implementasi
Sustainable Ocean Plan, termasuk dukungan implementasinya dan peren,canaan
event di masing-masing negara terkait peluncuran dokumen Transformasi SOE.

Dilaksanakan melalui berpartisipasi pada 13th Sherpa Virtual Meeting – High
Level Panel of Sustainable Ocean Economy (HLP SOE), bertempat di Hotel Grand
Mercure, Senin (14/09/2020).

Terkait agenda ini, perwakilan negara anggota diundang untuk menyampaikan
masing-masing prioritasnya dalam penyusunan kebijakan ataupun implementasi
konkrit lainnya di negara masing-masing guna mengimplementasikan elemen-elemen
Transformasi SOE, termasuk tantangan, kebutuhan yang diperlukan, dan mitra
yang dilibatkan.

Selain itu, mereka juga menguraikan rencana peluncuran dokumen Transformasi
SOE yang dijadwalkan pada tanggal 3 Desember 2020.

Dalam kesempatan pemaparannya, Sjarief menyampaikan 3 (tiga) prioritas
Indonesia dalam mendorong implementasi konkrit dokumen Transformasi SOE yakni:
(i) food security (ketahanan pangan) dengan menggunakan pendekatan marine
spatial planning (perencanaan ruang laut) dalam rangka mewujudkan tata kelola
wilayah pesisir dan laut yang baik, (ii) aplikasi circular economy dalam
mengatasi isu marine litter, dan (iii) upscalling Arafura and Timor Seas
Ecosystem Approach (ATSEA) yang merupakan kerja sama Australia, Papua Nugini,
Timor-Leste dan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayah
Laut Arafura dan Laut Timor.

Terkait dengan bahasan agenda rencana kegiatan di masing-masing negara dalam
rangka peluncuran dokumen Transformasi SOE tanggal 3 Desember 2020 mendatang,
Pertemuan Sherpa ini mengundang seluruh negara anggota untuk dapat
menyampaikan video message Kepala Negara yang berisikan pandangan dan
pentingnya Sustainable Ocean Economy dan upaya konkrit yang telah dan harus
dilakukan untuk mewujudkannya.

Sebagai informasi, HLP SOE diinisiasi oleh Perdana Menteri Norwegia pada tahun
2018 dan mengundang Presiden RI sebagai anggota, untuk itu Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo, kemudian telah menyatakan kesediaan untuk menjadi
anggota HLP SOE.

Forum HLP SOE menyepakati untuk menyelamatkan laut, bahkan mendorong upaya
mengorelasikan hubungan antara laut yang bersih dan sehat, pemanfaatan lestari
sumber daya laut, dengan  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sekaligus
mengindentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) tata kelola
kelautan nasional dan global.

Sesuai dengan tujuannya, HLP SOE bertugas memajukan nilai-nilai yang menopang
ekonomi lautan berkelanjutan, perlindungan yang efektif, produksi
berkelanjutan, dan kesejahteraan yang adil.

“Indonesia telah secara jelas menyampaikan beberapa komitmen awal implementasi
konkrit dokumen Transformasi SOE dan pengaturan di tingkat nasional untuk
peluncuran dokumen tersebut. Disepakati pula adanya pertemuan Sherpa lanjutan
dijadwalkan pada 6 Oktober dan 12 November 2020 untuk saling mengupdate
kesiapan masing-masing negara,” pungkas Sjarief. (lif)