KKP Terus Optimalkan Keberadaan UPT Jadi Lokomotif Ekonomi Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono/kkp

Jakarta – Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta terus
memaksimalkan keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai
daerah di Indonesia agar menjadi lokomotif ekonomi kelautan bagi masyarakat
dan negara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, UPT
merupakan core dari KKP, sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah
masyarakat kelautan dan perikanan.

“Produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai
ekonomi bagi masyarakat dan negara ,” ujar Menteri Trenggono saat memimpin
rapat bersama sejumlah pejabat eselon I dan II di Kantor Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2020).

Disebutkan, KKP memiliki seratusan UPT yang tersebar di berbagai wilayah
Indonesia. Dari jumlah tersebut, 15 di antaranya di bawah naungan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), salah satu sektor yang menjadi fokus
Menteri Trenggono.

Trenggono mengakui perlunya inovasi dalam mengelola UPT, khususnya di sektor
perikanan budidaya. Sebagai contoh yang dapat diterapkan yakni memanfaatkan
lahan-lahan UPT yang menganggur menjadi tambak udang maupun kolam ikan.

Dengan inovasi, kata Menteri Trenggono, kehadiran UPT tidak hanya untuk
melayani tapi juga menjadi model bisnis yang dapat ditiru oleh masyarakat.

Bila ini berjalan, Menteri Trenggono optimistis masyarakat akan sejahtera,
pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikana pun meningkat.

“Harus bisa dihitung dampak ekonominya UPT ke masyarakat dan negara. Dengan
begitu, manfaat dari UPT terukur. Produktivitas itu harus kita buktikan.
Ngukurnya lewat sumbangsih ke masyarakat dan sumbangsih kita ke negara,”
tambahnya.

Dia juga meminta jajarannya di DJPB untuk membangun UPT baru di 2021 yang
fokus pada komoditas tertentu. Seperti udang, ikan dan juga lobster. Namun
pembangunan tersebut tetap harus melalui kajian sehingga punya nilai ekonomi
dan tidak merusak lingkungan.

“Pembangunan UPT harus ada peluang ekonomi, dan hitung-hitungannya harus
jelas. UPT yang penting value-nya bagi masyarakat dan negara,” tutup
Trenggono. (rhm)