Pertemuan jajaran Komisi Informasi (KIP) Bali dan AMSI Bali/Kabarnusa |
Denpasar – Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali menyatakan siap
mendukung kegiatan Cek Fakta Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali dalam
rangka menangkal informasi hoax dan memperkuat lembaga publik maupun
memberikan literasi kepada masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan audiensi antara
pengurus AMSI Bali dan jajaran Komisioner KI Bali di kantor KI Bali, Renon,
Denpasar, Rabu (3/3/2021).
Dalam pertemuan dihadiri Ketua Komisioner KI Bali I Made Agus Wirajaya,
didampingi Agus Suryawan, I Wayan Darma, dan Dewa Nyoman Suardana, Sedangkan,
anggota komisionser lainnya Ni Luh Candrawati Sari, berhalangan hadir.
Dari pengurus AMSI Bali nampak hadir Ketua I Nengah Muliarta, Sekretaris
Rohmat dan Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi Putu Suyatra.
Ketua AMSI Bali Muliarta menyampaikan pihaknya mendorong anggota perusahaan
pers agar melengkapi dokumen perusahaan pers dalam bentuk badan hukum PT.
Selama perjalanan, AMSI Bali merupakan kepengurusan ke -15 dari seluruh AMSI
se Indonesia, terbentuk 5 Maret 2018. Rencananya, pada 7 Maret 2021, akan
menggelar Konferensi Wilayah II sebagai ajang konsolidasi dan pemantapan
langkah sebagai organisasi perusahaan pers yang lebih baik.
“Saat ini, banyak lembaga media yang yang mengaku sebagai kantor berita atau
media mainstream, namun dari sisi aturan ataupun kelembagaan belum mentaati
aturan yang ada, kami dorong itu,” tandasnya.
Karena itulah, pihaknya mengawali tatap muka menjalin komunikasi dengan KI
Bali. Menjalin kemitraan sebagai lembaga yang sama-sama berkaitan dengan
informasi.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengembangkan progam kegiatan Cek Fakta.
Sejak bulan November 2020 dikembangkan mulai Pelatihan Cek Fakta, Debat Cek
Fakta Pilkada Denpasar hingga Cek Fakta Pilkada 9 Desember 2020.
“Tujuan kami, bantu KPU untuk sosialisasikan memberikan infomasi yang
benar-benar transparan, sesuai fakta, kepada masyarakat ditengah banyaknya
informasi hoax yang juga menyebar di masyarakat,” tegas anggota Dewan Redaksi
Beritabali.com ini.
AMSI Bali juga berencana membentuk Tim Cek Fakta yang akan membantu,
memberikan informasi kepada masyarakat mana yang benar mana informasi hoax.
“Karena kalau banyak hoax menyebar yang kena getahnya kami juga di media,
masyarakat selama ini sulit membedakan mana media sosial, mana media yang
bekerja sesuai kaidah jurnalistik, itu yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Diharapkan silaturahmi AMSI dan KI, bisa menjali kerja sama dalam bentuk
literasi atau bentuk lain yang sama-sama, berjalan sesuai tugas dan fungsinya.
Ketua KI Bali Agus Wirajaya menyambut baik silaturahmi dengan AMSI Bali untuk
memperkuat kelembagaan dan tugas yang paling dekat berhubungan dengan pers
atau media.
Diakuinya, dalam perjalanan KI belum memiliki media khusus untuk sosialisasi
kegiatan lembaga.
Untuk itu, dengan silaturhami AMSI Bali, pihaknya sependapat untuk membangun
sinergitas dan kolaborasi dalam program kegiatan seperti literasi maupun upaya
menangkal informasi hoax.’
“Banyak pekerjaan KI, agar masyarakat cerdas, badan Publik juga cerdas ,tugas
KI dan AMSI saya kira sama-sama untuk mencerdaskan masyarakat,” katanya.
Pihaknya mengajak AMSI untuk bersama-sama membumikan KI di Bali sehingga bisa
memberikan pencerahan atau pencerdasan masyarakat tentang keterbukaan
informasi serta melawan hoax.
Badan Publik diperkuat demikian juga masyarakat juga diperkuat sehingga bisa
menangkal informasi hoax yang cukup meresahkan.
Disebutkan, badan publik, wajib menyediakan Informasi yang akurat bukan asal
asal-asalan. Demikian juga, masyarakat harus melek memahami bagaimana
mendapatkan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Disinilah pentingnya masyarakat terhadap keterbukaan informasi sehingga
pihaknya mendukung apa yang digagas AMSI Bali seperti kegiatan litrerasi
ataupun Cek Faka dengan membangun kolaborasi dan sinergi program kerja.
“Ke depan kami akan menjalin kemitraan dengan media,seperti program Cek Fakta
itu bisa dibuat komunikasi programnya,” tutur Wirajaya.
Pihaknya juga meminta dukungan masukan AMSI terkait rencana program indeks
keterbukaan informasi publik yang akan segera dilaksanakan.
“Kami harus mengumpulkan data-data berkaitan dengan media online dan cetak,
data masing-masing daerah karena akan menjadi alat ukur, sejauh mana
keterbukaan informasi sudah berjalan di INdonesia,” tutupnya. (rhm)