Walikota Hasto Geram: Sungai Buntung Darurat Sampah, Warga Dipecut Aksi Bersih-bersih!
16 Juni 2025,
22:41
WIB
Karangasem – Di tengah keprihatinan atas tingginya angka stunting dan malnutrisi di Indonesia, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya masif mengatasi .
Inisiatif nasional ini, yang bertujuan memperkuat gizi anak-anak di seluruh nusantara, mendapatkan dukungan penuh dalam sebuah sosialisasi yang digelar di Wantilan Subla Blakio, Abian Semal, pada Minggu, 15 Juni 2025.
Acara yang mengusung tema “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas gizi yang layak.
Kehadiran figur penting seperti Tutik Kusuma Wardhani, anggota Komisi IX DPR RI; Gunalan, Direktur Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN); dan I Made Suparsa, Ketua KTNA Badung, menunjukkan keseriusan dalam mengawal program vital ini.
Tutik Kusuma Wardhani menegaskan komitmen Komisi IX DPR RI. “Data menunjukkan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar.
Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendukung penuh program makan bergizi gratis ini dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” ujarnya. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Gunalan dari BGN, dengan tegas menjelaskan visi dan misi MBG. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah fondasi kemajuan bangsa yang hebat.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan generasi yang unggul, berdaya saing global, sehat, dan kompetitif,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi adalah kunci utama penciptaan SDM unggul, sejalan dengan target ambisius Indonesia 2045 untuk melahirkan generasi emas.
Sosialisasi ini menjadi penegasan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi krusial bagi masa depan bangsa. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan komitmen kuat dari pemerintah daerah.
Koordinasi antara BGN, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan akan saling bersinergi demi kelancaran implementasi MBG, menjadikan gizi sebagai urusan bersama yang harus segera dibenahi demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.***
