Kontribusi Besar Bali Dorong BKSAP DPR RI Minta Pemerintah Pusat Beri Perhatian Khusus

Denpasar – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendesak Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus dan dukungan regulasi yang kuat untuk Bali, mengingat kontribusi signifikan pulau tersebut terhadap devisa pariwisata nasional.

Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kerja BKSAP ke Bali pada Kamis (23/10), yang diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, di Denpasar.

Kunjungan yang bertajuk “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” ini menyoroti peran Bali sebagai ujung tombak diplomasi pariwisata dan penyumbang devisa terbesar bagi negara.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan dukungan penuh terhadap kekhususan Bali dan regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya dan lingkungan.

“Kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujar Mardani.

Anggota BKSAP dari Komisi V DPR RI, Irene Yosiana, menambahkan bahwa perlakuan khusus diperlukan karena besarnya sumbangan Bali.

“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” katanya, sambil menyoroti perlunya pengawasan terhadap investasi asing agar tidak merugikan masyarakat lokal.

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam paparannya memaparkan data kontribusi besar Bali.

Menurutnya, Bali menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan devisa pariwisata mencapai Rp167 triliun, dari total devisa pariwisata nasional Rp312 triliun.

Koster juga menyebut rata-rata spending money wisatawan di Bali mencapai $1.630 per orang, jauh di atas rata-rata nasional.

“Bali kecil, tapi ‘khasiat’nya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali justru kurang mendapat perhatian. Kami mohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” tegas Koster.

Koster juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan ketimpangan fiskal antara kontribusi daerah dan alokasi anggaran pusat.

Untuk mengatasi ini, Bali mengarahkan pembangunannya pada konsep Ekonomi Kerthi Bali yang berbasis pada alam, manusia, dan budaya, dengan mendorong transformasi menuju pariwisata berkelanjutan, pertanian organik, dan energi bersih.

“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menekankan pentingnya branding pariwisata Bali yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya.

Kunjungan BKSAP DPR RI ini diharapkan menjadi momentum sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Bali sebagai destinasi wisata dunia dan simbol harmoni.***