Kontroversi Rencana Relokasi PKL, Pedagang Malioboro Angkat Bicara

Yogyakarta – Rencana relokasi PKL yang akan dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus menuai kontroversi sehingga para pedagang Kaki Lima (PKL) Teras Malioboro 2 yang tergabung di dalam Paguyuban Koperasi PKL Tri Dharma angkat bicara.

Pedagang Kaki Lima (PKL) Teras Malioboro 2 merasa pendapatan menurun drastis sehingga rencana relokasi sebelumnya menimbulkan pro dan kontra.

Hal ini karena saat relokasi sudah sekitar satu tahun lebih para pedagang merasakan semakin turunnya pendapatan mereka.

Arif Usman selaku Paguyuban Koperasi PKL Tri Dharma itu tetap berkomitmen untuk turut serta menciptakan situasi yang kondusif di kawasan Malioboro.

Meski begitu, paguyuban yang terdiri dari anggota sekitar 800-an pedagang ini, bisa berkontribusi terhadap rencana relokasi jilid 2 tersebut.

“Tetap saja, kami ingin kejelasan perihal program dari Pemkot Yogyakarta ini. Dan kami juga minta untuk dilibatkan oleh dinas-dinas terkait terhadap proses relokasi jilid ke-2 ini,” ujarnya, Rabu (26/6/2024).

Tekad itu tertuang saat pembacaan deklarasi dalam rangka ikut serta menciptakan ketertiban dan keamanan di kawasan Malioboro yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan Revitalisasi Koperasi Tri Dharma bertemakan ‘Menuju Profesionalisme Dalam Menyejahterakan Anggota’, bertempat di Gedung Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta.

Arif kembali menekankan, selama ini para pedagang di Malioboro dalam menyampaikan aspirasinya tidak pernah keluar dari jalur rel hukum apalagi sampai menabrak sistem perundang-undangan yang berlaku.

“Prinsipnya kami selalu mendukung bahkan mematuhi seluruh kebijakan pemerintah selama hak-hak kami juga dipenuhi”, tandasnya.

Apalagi, menurut Usman selama ini UMKM telah diakui menjadi ujung tombak yang mampu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia menuju era Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan yang sama, juga diberikan bantuan berupa paket sembilan bahan pokok (sembako) dari Kepolisian Daerah (Polda) DIY. ***