KSP Gelar Rakor Terkait Polemik Kesenian Reog dan Budaya Jamu

Jakarta – Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi dengan Kemendikbud, Kemenko PMK, Pemerintah Daerah Ponorogo, dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) terkait tuntutan para seniman agar Reog Ponorogo masuk dalam prioritas pengajuan ke ICH UNESCO terus bergulir di sejumlah daerah. 

Aksi ini bermula saat tersiar kabar, bahwa upaya Pemda Ponorogo dalam memperjuangkan Reog sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) yang disahkan oleh UNESCO belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Serta adanya informasi terkait rencana Malaysia akan mengajukan reog sebagai WBTB ke UNESCO.

Merespon hal itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan mengatakan, Rakor digelar untuk mencari titik temu soal perdebatan prioritas pengajuan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia ke ICH UNESCO. pada Kamis (21/4/2022). 

KSP : Pemerintah Tak Pernah Takut Hadapi dan Berantas Praktik Mafia

“Apalagi isu terakhir sudah menyangkut soal kalah dan menang antara kesenian Reog dan budaya jamu. KSP tidak ingin perdebatan itu berlarut-larut. Makanya hari ini kami (KSP) mengundang bapak-ibu di sini ( gedung Bina Graha),” ujar Abetnego.

Ia mengatakan, Kemendikbud melalui Direktorat Perlindungan kebudayaan sebaiknya melakukan pendalaman sebelum memutuskan WBTB yang akan diinkripsi oleh UNESCO. Agar ke depan tidak memunculkan keriuhan di masyarakat. 

“Kami berharap penentuan itu didasarkan pada kajian-kajian strategis, terutama melihat WBTB mana yang butuh perlindungan mendesak,” sambungnya.

KSP Desak Percepatan Pengesahan RUU PPRT, 18 Tahun Mengendap di DPR

Dalam kesempatan itu, Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud Irina Dewi Wanti menegaskan, keputusan pemerintah memprioritaskan jamu untuk dibawa ke UNESCO masih belum final. 

“Dunia sekarang sedang sakit,  mengalami pandemi COVID-19. Lewat budaya Jamu, Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita punya pengetahuan tentang obat-obatan dan pengetahuan. Ini bukan hanya soal masa lalu. Tapi budaya ini terus digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang hadir secara online menyampaikan, masa pandemi benar-benar memukul nasib para seniman reog, karena tidak bisa pentas atau manggung akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Keputusan pemerintah yang lebih memprioritaskan jamu ke UNESCO.

BI Bali Proyeksikan Kebutuhan Uang pada April 2022 Capai Rp1.915 Miliar

“Kalau perlu saya bersimpuh pada ibu Direktur, agar bisa merubah keputusan. Kami mohon, ini demi nasib para seniman reog bukan hanya di Ponorogo tapi juga di daerah lain,” pinta Heri Sukoco pada Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud Irina Dewi Wanti. ***