KSP Ungkap Kelas Menengah Jadi Motor Utama Penggerak Ekonomi Papua

Media briefing bersama para jurnalis di Jayapura, Papua, membahas tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sabtu (16/10/2021)/Dok.KSP

Papua – Keberadaan kelas menengah Berperan penting karena menjadi motor penggerak dalam membangun perekonomian di Tanah Papua. 

Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menekankan hal itu saat media briefing bersama para jurnalis di Jayapura, Papua, membahas tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sabtu (16/10/2021).

Kata Abetnego, selama ini terlalu terobsesi untuk mengantar sebanyak-banyaknya orang Papua agar naik ke high level. 

“Tapi kita sering lupa kepada kelas ekonomi menengah, padahal adahal perputaran ekonomi terbesar ada di kelas menengah,” kata Abetnego. 

Kelas ekonomi menengah di Papua masih sangat sedikit jumlahnya. Akibatnya, lanjut Abetnego, kekosongan pada strata kelas menengah banyak diisi oleh para pendatang. 

Hal ini juga yang menjadikan perputaran ekonomi masih berada di pusat-pusat kota/kabupaten dan mengalir ke luar provinsi Papua.

Diakuinya, masih ada masalah struktural tersebut,  perspektif kultural tentang PNS sebagai satu-satunya pilihan profesi terbaik juga mengakibatkan angka pengangguran cukup tinggi dan tingkat inovasi wirausaha rendah.

Untuk itu, KSP akan mendorong penguatan vokasi, khususnya di Papua. Dibutuhkan  media untuk membentuk image yang baik terhadap vokasi dan memberikan informasi mengenai bidang seperti apa yang dibutuhkan di Papua.

Dicontohkan, penguatan vokasi di Sulawesi melalui SMK Pertambangan yang melahirkan para tenaga kerja ahli di bidang pertambangan. 

Respon pada suatu sektor yang sedang tumbuh di suatu daerah melalui vokasi akan mampu memperluas peluang rekrutmen kerja tenaga lokal, kata Abetnego.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,8%. 

Hanya saja, Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, walaupun secara nasional masih relatif paling rendah.

Masalah ekonomi menjadi pemantik konflik di Papua sehingga pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua. 

“Ini bukan saja membangun skill mereka, namun juga mencegah mereka untuk beralih ke tindakan negatif,” imbuh Ketua bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Papua, Syamsuddin Levi. (rhm)