Langkah Pasti! Kemenkumham dan Ombudsman Bali Tingkatkan Kualitas Pelayanan Hukum

Denpasar – Suasana hangat menyelimuti Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali pada Senin, 24 Februari, saat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Wahyu Eka Putra, beserta jajarannya, melakukan audiensi dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kerja sama antara Kemenkumham Bali dan Ombudsman Bali. Kedua instansi sepakat untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Wahyu Eka Putra, menyampaikan urgensi kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham Bali.

Kolaborasi tersebut mencakup harmonisasi Peraturan Daerah (Perda), peningkatan pelayanan administrasi hukum umum, serta optimalisasi pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Wahyu Eka Putra menegaskan komitmen Kemenkumham Bali untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Sinergitas dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali dipandang sebagai langkah strategis dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian pelayanan dengan ekspektasi masyarakat.

Transformasi Kemenkumham mendorong kolaborasi erat dengan Ombudsman Bali. Wahyu Eka Putra meyakini, kerja sama ini akan memperkuat kemampuan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan yang adaptif dan inovatif.

Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyambut baik, menegaskan komitmen Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat melalui pengawasan dan masukan konstruktif.

Audiensi ini diproyeksikan sebagai langkah awal dalam membangun sinergitas yang lebih kokoh antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali.

Kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, dengan tujuan mewujudkan pelayanan hukum yang lebih berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bali. ***