LPG 3 Kg Aman Terkendali di Yogya: Hadirnya Sub-Pangkalan, Solusi Distribusi Efektif

Yogyakarta – Di tengah isu kelangkaan LPG 3 kg yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY mengambil langkah proaktif.

Mereka berkomitmen untuk memastikan distribusi gas melon berjalan lancar, dengan ketersediaan stok yang mencukupi dan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan.

Langkah ini diambil untuk mencegah kepanikan masyarakat dan memastikan kemudahan akses terhadap gas bersubsidi.

“Kami masih menunggu arahan resmi kebijakan dari Pemerintah Pusat atau surat resmi dari Kementerian ESDM terkait kebijakan baru penjualan gas bersubsidi,” demikian pernyataan Kepala Disperindag DIY, Yuna Pancawati, pada Selasa, 4 Februari 2025.

Yuna Pancawati menambahkan kondisi di DIY cukup kondusif untuk antrean pembelian gas bersubsidi. Terakhir, pihaknya melakukan pemantauan di wilayah Kota Yogyakarta pada 30 Januari 2025 dan menemukan bahwa harga gas melon masih stabil Rp 18.000 per tabung dengan stok yang normal. Monitoring selanjutnya akan dilakukan setelah 1 Februari 2025.

Situasi serupa juga terpantau di wilayah Gunungkidul. Proses distribusi gas bersubsidi dari agen ke pangkalan berjalan нормальная, dengan pengecualian pada hari libur, di mana pengiriman biasanya dilakukan sebelum hari libur tersebut.

Sehubungan dengan adanya informasi mengenai larangan penjualan gas melon oleh pengecer yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Februari 2025, terjadi panic buying di kalangan pengecer. Mereka berbondong-bondong membeli masing-masing dua tabung di berbagai pangkalan. Namun demikian, hingga saat ini, distribusi LPG 3 kg di wilayah DIY masih терконтролируемый dan berjalan normal.

“Jumlah pengecer gas melon sangat signifikan, sementara jumlah pangkalan di DIY mencapai ribuan. Pengecer bisa bertransformasi menjadi pangkalan dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan modal yang memadai,” terangnya.

“Pemda DIY mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengaturan penjualan gas bersubsidi,” ujar Yuna. Namun, ia menekankan pentingnya masa transisi yang baik agar kebijakan berjalan lancar. Pihaknya siap menjalankan kebijakan penjualan LPG 3 kg setelah menerima arahan resmi dari Kementerian ESDM.

Yuna Pancawati menegaskan, pihaknya memastikan penjualan gas melon di pangkalan masih mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku hingga saat ini. Di wilayah DIY sendiri, HET gas melon baru saja mengalami penyesuaian dari Rp15.500 menjadi Rp18.000 per tabung isi.

Untuk masyarakat, penjualan gas melon di pangkalan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan HET. Disperindag DIY juga terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi gas bersubsidi di pangkalan guna memastikan harga jual tetap sesuai dengan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hiswana Migas DIY, sebagai wadah agen LPG 3 kg, mendistribusikan gas hanya sampai pangkalan di DIY. Dari pangkalan, gas langsung ke konsumen (rumah tangga dan UKM). Harga jual di agen Rp 15.450 per tabung dan di pangkalan Rp 18.000 per tabung.

Distribusi LPG 3 kg di DIY dilakukan melalui 104 agen dan sekitar 7.500 pangkalan yang tersebar di seluruh wilayah. Ketersediaan pangkalan di Kota Yogyakarta cukup, namun daerah Sleman, Gunungkidul, dan daerah terpencil lainnya masih mengalami kesulitan distribusi.

Iwan menjelaskan bahwa Hiswana Migas DIY hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Setelah kebijakan diterapkan, kondisi masih normal dan belum terjadi panic buying secara массовый. Stok juga masih aman dan pengiriman sesuai kuota, sehingga tidak ada pengurangan pasokan ke pangkalan di DIY. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemda DIY dan Pertamina jika terjadi perubahan atau peningkatan permintaan.

“Semuanya terkondisi dengan baik. Memang ada sedikit kenaikan permintaan karena panic buying di beberapa daerah, tetapi di DIY tidak terjadi panic buying dan masih bisa di-cover dengan alokasi LPG di pangkalan,” terangnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa kebijakan awal dibuat untuk mengendalikan harga LPG 3 kg yang sering melonjak di tingkat pengecer. Namun, setelah melihat dampaknya di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menginstruksikan agar pengecer kembali diizinkan menjual gas melon. ***