Yogyakarta – Mahasiswa di Yogyakarta menyerukan dibatalkannya implementasi PPN 12 persen dan meminta pemerintah
Seruan mahasiswa menolak kenaikan PPN 12 persen disuarakan bersama Massa Aliansi Jogja Memanggil yang kembali turun ke jalan.
Massa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 nanti.
Seruan aksi pertama dilakukan dengan mengepung kantor Kepresidenan di Yogyakarta dan kedua mengepung di kantor pajak Selasa 31 Desember 2024.
Aksi hari ini massa semula berkumpul di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali di Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta, pukul 12.00 WIB. Massa berbondong-bondong berjalan kaki menuju Kantor Kepresidenan yang berada di kawasan Malioboro tersebut.
“Batalkan Kenaikan PPN 12 persen, Laksanakan PPN 5 persen,” massa aksi Aliansi Jogja Memanggil menyeru.yang didominasi mahasiswa.
Penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen kini diserukan banyak elemen masyarakat yang didominasi para mahasiswa Yogyakarta.
Selain desakan penurunan PPN 12 persen, aksi dibarengi tawaran untuk memajaki orang-orang kaya (tax the rich) sebagai bentuk pemasukan lain ditengah ruang fisikal yang menyempit serta kelesuan ekonomi yany sedang dialami masyarakat saat ini.
Data BPS, daya beli masyarakat kini menurun sejak bulan Mei hingga September 2024. Serta terjadi PHK besar-besaran, akibatnya angka pengangguran kini ikut meningkat.
Fakta ini seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk menurunkan PPN bukan sebaliknya.
“Lebih baik fokus memulihkan ekonomi terutama menengah ke bawah dan membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja layak,” tandasnya.
Kalau enggak bisa membantu, kata mahasiswa setidaknya jangan menambah sulit dan makin menindas.
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Niazi mengaku keberatan jika PPN 12 persen benar-benar direalisikan. Menurutnya, ini akan menambah kesusahan bagi mahasiswa.
PPN ini bukan hanya tentang kenaikan barang, tapi kenaikan juga berbagai macam harga-harga yang dimasyarakat, seperti bahkan mahasiswa.
” Misal saja mau kita di kafe ataupun beli jajanan UMKM itu akan terkena PPN dari 12 persen,” katanya.
Bagi mahasiswa yang bisa dibilang kesusahan, itu akan menambah kesusahan bagi mahasiswa itu. Apalagi bagi mahasiswa yang dibilang belum punya penghasilan.
“Artinya, kenaikan PPN ini bisa dibilang semakin menyusahkan ruang gerak bagi mahasiswa,” sesalnya.
Dia juga menyebut jika PPN 12 persen itu juga berdampak buruk terhadap dunia pendidikan.
“Orang tua dari anak-anak mereka diperas dengan PPN dan PPH, tetapi anak-anaknya dikasih dengan makan siang gratis. Bukankah itu menyebabkan kesengsaraan yang terjadi?,” ucapnya.
Ditambah biaya hidup mahasiswa itu bisa dibilang sebulan bahkan ya mungkin sekitar UMR Jogja, sekitar 2 juta. Itu sudah termasuk kos segala macam.
“Tapi itu belum termasuk biaya pendidikannya,” sambungnya.
Mahasiswa khawatir dengan UMR di Indonesia yang sampai sekarang tergolong sangat kecil, masyarakat makin tertekan dengan berbagai potongan oleh pemerintah.
Dan PPN sudah sejak tahun 1945 itu tetap 10 persen, tetapi berubah pada periode kedua Jokowi dan periode pertama ini Prabowo.
Tentunya, dirinya yang mengaku berasal dari kalangan menengah ke bawah mengecam Pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen tersebut.
Dia mengaku dari keluarga menengah ke bawah. Orang tua hanya sebagai guru dengan gaji kecil. Mereka bahkan tidak mampu untuk menghidupi keluarganya dalam satu bulan. Mereka harus mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk menutupi.
“Tetapi di setiap sendi kehidupan mereka, Pemerintah malah hadir hanya untuk meminta pajak dari setiap keluarga-keluarga,” tandasnya.***
