 |
| Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) /ist |
China – Pada masa pandemi Covid19 ada 3 hal yang menjadi titik tekan
perjuangan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni bidang pendidikan,
bidang pertanian, dan ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul
Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengingatkan peran krusial partai politik (Parpol)
dalam melonggarkan jalan kesejahteraan bagi masyarakat.
Terlebih di tengah Pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh sendi kehidupan
masyarakat global.
Penegasan penting Gus AMI ini disampaikan saat menjadi Keynote Speaker Seminar
Internasional “POVERTY ERADICATION AND RESPONSIBILITY OF POLITICAL PARTIES,
Amid The Global Spread of Covid-19 di Fujian, China, Senin (12/10/2020).
Dalam seminar internasioal secara daring itu, Gus AMI mengatakan, peranan dan
tanggung jawab partai politik dalam pemberantasan kemiskinan harus dijalankan
secara nyata dan sungguh-sungguh, sehingga bisa menepis anggapan miring
terjadinya diskoneksi antara demokrasi dan kesejahteraan.
“Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini bahwa tidak ada negara yang miskin
dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Karena itulah,
kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam
gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, dalam hal pemberantasan kemiskinan, partai
politik bisa menjadi leader yang handal, mengkreasi upaya-upaya pemberantasan
kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan
kepada negara.
“Karena itu, tak ada kata lain. Sebuah visi politik kesejahteraan harus
diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik,” ungkapnya
tegas.
Pademi Covid-19 telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik di
setiap negara, termasuk di Indonesia. Kondisi ini telah membuka mata seluruh
manusia di muka bumi, bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri
sendiri.
Pertama, pendidikan for all. Pandemi Covid-19 telah membuat bangsa ini gagap
dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan Pendidikan.
Partai Kebangkita Bangsa, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur
pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan.
“Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren adalah contoh kebijakan
yang diinisiasi PKB sebagai upaya meminimalisir resiko buruk akibat Covid 19,
yakni terjadinya lost generation,” kata Gus AMI.
Kedua, sektor pertanian. PKB punya perhatian serius disektor ini. Di tengah
seluruh sektor tumbuh minus akibat pandemi, sektor pertanian justru tumbuh
positif. Karenanya, upaya memutus mata rantai kemiskinan salah satunya harus
dimulai dari sektor ini.
“Mendesakan kebijakan dalam soal redistribusi aset, penyelesaian konflik
agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi
hulu sampai hilir sektor pertanian adalah langkah-langkah konkrit yang bisa
dilakukan partai politik dalam memutus mata rantai kemiskinan,” paparnya.
Ketiga, ekonomi kerakyatan. Akibat pandemi, sektor inilah yang paling terkena
dampak. Sektor ini hampir menyerap 97 persen dari seluruh tenaga kerja
nasional.
Sektor ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati UMKM juga terbukti
sebagai pelampung masalah ketenagakerjaan dan mampu bertahan disaat krisis.
“Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai
dengan memberi daya hidup terhadap sektor ini. Partai politik telah
mendesakkan kepada negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor
ini.
“Hasilnya, negara mengucurkan anggaran 123, 46 triliun sebagai perlindungan
sosial kepada UMKM,” Gus AMI menyebutkan.
Pada bagian akhir, Gus AMI menegaskan bahwa sebuah arah baru politik
kesejahteraan hanya bisa diwujudkan dengan cara menggerakkan bandul pendulum
kebijakan yang dilahirkan baik oleh pemerintah, parlemen, bahkan partai
politik, ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.
“Kebijakan-kebijakan yang diproduksi harus bersinggungan langsung dengan
kondisi riil masyarakat. Di situlah sesungguhnya tanggungjawab besar
eksistensi sebuah partai politik,” tutupnya. (rhm)
