Menteri Trenggono Berkomitmen Implementasikan Ekonomi Biru dalam Membangun Sektor Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan itu saat bertemu Duta Besar Prancis Olivier Chambard yang didampingi oleh beberapa pihak dari Prancis, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (19/5/2021)/Dok. Humas KKP

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
menegaskan komitmen untuk membangun sektor kelautan dan perikanan dengan
mengimplemenrasikan ekonomi biru.

Kesehatan laut menjadi isu yang disoroti di Indonesia, bahkan dunia. Salah
satu langkah penanganan yang dilakukan saat ini adalah dengan merehabilitasi
wilayah pesisir. Isu ini menjadi salah satu perhatian Indonesia dan Prancis.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan itu saat
bertemu Duta Besar Prancis Olivier Chambard yang didampingi oleh beberapa
pihak dari Prancis, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (19/5/2021).

“Kita sangat concern soal ocean health, juga soal pesisir, kita rehabilitasi
dengan menanam mangrove, itu menjadi target kita,” ungkap Trenggono. Tidak
hanya mengedepankan kesehatan laut, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa
ekonomi bisa maju bersamaan dengan mempertahankan kesehatan laut.

Ia berkomitmen membangun sektor kelautan dan perikanan dengan
mengimplementasikan ekonomi biru. Sisi keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan
menjadi fokusnya dalam membangun sektor ini.

“Saya yakin kesehatan laut itu tanggung jawab semua di dunia,” ujarnya.

Duta Besar Prancis, Olivier Chambard, mengapresiasi langkah yang dilakukan
oleh KKP tersebut. Ia menyampaikan bahwa Prancis pun ingin berkontribusi dalam
menyelamatkan wilayah pesisir bersamaan dengan peningkatan perekonomian
masyarakat, dan mengurangi efek rumah kaca.

Selain berdiskusi tentang kesehatan laut, dalam pertemuan ini Menteri
Trenggono menyampaikan usulannya untuk memperkuat kerja sama dengan Prancis
dalam sektor kelautan dan perikanan.

Dicontohkan, pembangunan eco-fishing port, integrasi pelabuhan perikanan dan
pasar ikan internasional, pengembangan shrimp estate, real time sea use
monitoring system untuk manajemen ruang laut, hingga dana hibah untuk riset.

Sebagai informasi, pada tahun 2017 Indonesia dan Prancis telah menanda tangani
Letter of Intent (LoI) dalam rangka kerja sama kelautan dan perikanan.

Kerja sama meliputi pencegahan, penghalangan dan penghapusan IUU Fishing,
promosi investasi pengolahan produk perikanan, perluasan akses pasar bagi
produk perikanan Indonesia, hingga pertukaran informasi dan teknologi.

Selain itu, MoU tentang Kerja Sama Riset Kelautan dan Perikanan antara BRSDM
KKP dan IRD (Research Institute for Development) Prancis telah dijalin pada
tahun 2019 sebagai perjanjian turunan dari LoI tersebut.

Terbaru, the Agence Française de Développement (AFD) Prancis dengan Ditjen
Perikanan Tangkap KKP telah membidik beberapa pelabuhan untuk dikembangkan
menjadi eco-fishing port. AFD bahkan telah melakukan feasibility study di
beberapa pelabuhan tersebut.

Program ini pun telah tercantum dalam Green Book/DRPPLN (Dokumen Rencana
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Kepmen PPN/Bappenas Nomor
65 Tahun 2020.

Hal ini sesuai dengan visi Menteri Trenggono untuk menciptakan pelabuhan yang
higienis.

Menteri Trenggono berharap kerja sama riset dan pembangunan kapasitas serta
transfer teknologi yang telah dijalin oleh Indonesia dan Prancis dapat terus
ditingkatkan oleh kedua belah pihak, baik antara KKP dengan AFD dan IRD,
maupun dengan kementerian/lembaga Prancis lainnya. (rhm)