Menteri Trenggono Pastikan Pemanfaatan APBN Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

KKP mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp6,115 Triliun yang terdiri dari Belanja Operasional Rp2,627 Triliun (42,95%).

29 November 2021, 20:42 WIB

Jakarta– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pemanfaatan APBN tepat sasaran, yang langsung dirasakan bagi masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Hal ini disampaikan di Kantor KKP Pusat, serta disaksikan secara daring oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP pada Senin (29/11/2021).

Dalam arahannya, Menteri Trenggono meminta seluruh pejabat yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta seluruh pegawai KKP agar menggunakan APBN tepat sasaran, dapat melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel, serta program yang ada dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

KKP Dukung Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Banyuwangi

“Saya minta kepada Inspektur Jenderal bersama Sekretaris Jenderal mengawal hal tersebut. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus ter-delivered dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan, serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri Trenggono dikutip dari keterangan tertulis.

Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2022 ini dilakukan setelah Menteri Trenggono bersama para Pejabat Eselon 1 dan Kuasa Pengguna Anggaran lingkup KKP mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo pada Penyerahan DIPA kepada seluruh Menteri dan Gubernur di Istana Negara.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Trenggono meminta pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di pusat dan daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 harus menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperkuat daya tahan ekonomi nasional, dan mengakselerasi daya saing Indonesia, terutama yang berkaitan dengan daya saing ekspor dan investasi.

Gagal Dilantik, Forum Yayasan Karangasem Pertanyakan ke Dinsos

Artikel Lainnya

Terkini