Menteri Trenggono Pastikan Pemanfaatan APBN Kepentingan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Diketahui bahwa KKP mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp6,115 Triliun yang terdiri dari Belanja Operasional Rp2,627 Triliun (42,95%).

Serta Belanja Non Operasional sebesar Rp3,488 Triliun (57,04%) untuk membiayai program prioritas, baik nasional maupun KKP.

Sementara itu, total DIPA KKP Tahun 2022 sebanyak 408 DIPA yang terdiri dari DIPA Induk sebanyak 9 Dokumen untuk 9 unit kerja Eselon 1, dan DIPA Petikan sebanyak 399 Dokumen untuk seluruh Satker pusat dan daerah.

KKP Tingkatkan Kapasitas Program Alumni Mengajar

“Saya minta seluruh jajaran fokus pada prioritas KKP yaitu implementasi kebijakan penangkapan terukur untuk peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan, pengembangan budidaya yang berorientasi ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal,” tegas Menteri Trenggono.

Disamping itu, Menteri Trenggono juga mengingatkan para jajarannya agar dalam pelaksanaan program tahun 2022 dapat melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Seperti misalnya untuk pembangunan kampung nelayan di 120 lokasi dan membangun korporasi nelayan, kita perlu membangun sinergi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Pertamina, Perbankan, dan juga Pemerintah Daerah,” terang Menteri Trenggono.

KKP Siapkan Bantuan Kapal Perikanan hingga Pengembangan Kampung Nelayan Maju

Lalu, Menteri Trenggono juga mengingatkan terkait belanja barang dan belanja modal agar dapat memprioritaskan pada produksi dalam negeri dan UMKM. KKP juga perlu melakukan percepatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan penyelesaian anggaran-anggaran yang masih diblokir mulai sekarang, sehingga pada Januari 2022 bisa mulai dieksekusi dan pada triwulan 1 semua bantuan pemerintah dapat diselesaikan.***