Sejumlah perwakilan dari Sinode GPI Papua mengeluhkan kepadsa Moeldoko soal beberapa kebijakan yang berdampak pada institusi pendidikan atau sekolah-sekolah yang dibangun oleh yayasan Gereja.
Banyaknya penarikan guru-guru yang lolos seleksi PPPK ke sekolah negeri, misalnya, menjadikan banyak sekolah-sekolah swasta, khususnya yang terafiliasi dengan gereja, mengalami kekosongan tenaga pengajar.
Akibatnya, proses belajar dan mengajar pun terganggu.
Layanan Investree Syariah Distop Sejak Januari 2023, Ini Alasannya
Sebagian besar sekolah di Papua itu berstatus swasta dan dibangun gereja. Anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah Yayasan Gereja ini berasal dari kampung dengan kondisi ekonomi tidak mampu.
“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang utamanya dari Yayasan Gereja, agar kami dibantu dalam proses perekrutan tenaga guru,” kata perwakilan GPI Papua di wilayah Merauke, Pdt. Soleman Jambormias.
Para pendeta juga menyampaikan infrastruktur jalan yang rusak dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Merauke dan Papua Nugini.
Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah, Presiden Jokowi Ingatkan Bonus Demografi Indonesia Jangan Jadi Beban
Disisi lain, para pendeta meminta pemerintah untuk secara aktif melibatkan pihak gereja sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan di tanah Papua.
Mereka yakin pelibatan gereja dalam isu-isu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat akan membuat implementasi kebijakan Otonomi Khusus semakin efektif dan tepat sasaran.
Menanggapi hal ini, Meoldoko menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. ***