 |
| ilustrasi |
Denpasar – Niat baik pemerintah memberi kompensasi kepada warga negara Indonesia eks Timor Timur (Timtim) dinodai aksi pemotongan dana kompensasi diduga dilakukan oknum petugas di Komite Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT).
Kabarnya, potongan kompensasi untuk di Bali dikenakan masing-masing Rp 2 juta tiap KK warga eks Timtim.
Uang tersebut diduga sebagai pelicin untuk proses pencairan dana kompensasi.
Sesuai perpres. no 25 tahun 2016 tentang pemberian kompensasi kepada warga negara indonesia bekas warga provinsi timor-timur yang berdomisili di luar provinsi NTT, masing-masing KK eks timtim mendapat Rp 10 juta.
Tapi oleh pihak Kokpit diwajibkan menyetorkan Rp 2 juta terlebih dahulu agar BNI selaku pemenang tender pencairan bisa mencairkan uang.
“Perpres tidak mengatur soal potongan sebesar 2 juta, tapi kok bisa KOKPIT ambil kebijakan sendiri melakukan potongan 2 juta,” kata ketua Unit Timor Asuain (UNTAS) Bali Mateus Maia kepada wartawan di Denpasar Sabtu (15/10/2016)..
Menurut mantan Wali Kota Dili ini, sudah puluhan orang yang menyetor ke KOKPIT Bali yang diketuai Ishak Y. Walaka.
Jumlah warga eks Timtim di Bali mencapai 1.663 KK, jika aksi pungli ini dibiarkan maka pelaku bisa mengantongi hasil pungli miliaran rupiah.
“Sebelum banyak yang jadi korban alangkah baiknya dicegah. kami berharap pihak kepolisian turun tangan,” harap Mateus.
Ada dugaan pihak perbankan ikut “bermain” di mana pencairan hanya bisa dilakukan jika ada surat rekomendasi dari KOKPIT.
“Saya pernah ke BNI tapi tidak bisa cair karena tidak ada rekomendasi KOKPIT,” terang DN, salah seorang korban.
Tindakan KOKPIT ini rupanya bukan yang pertama. Pada tahun 2009 pemerintah pusat pernah mencairkan kompensasi masing-masing Rp 5 juta per KK.
Kala itu pihak KOKPIT mensunat sebesar masing-masing Rp 500 ribu per KK.
Karenanya, Mateus akan segera melaporkan hal ini secara resmi ke Polda Bali.
Selain mencegah warga lainnya menyetor sekaligus mengangkat persoalan ini agar mendapat perhatian secara nasional.
“Saat ini presiden Jokowi dan kepolisian sedang gencar perangi pungli, karena itu kami lapor sekaligus untuk mengetahui sejauh mana komitmen presiden perangi pungli,” imbuh Mateus.
Hngga kini belum diperoleh konfirmasi dari pihak KOKPIT terkait masalah tersebut. (rhm)
