Optimalisasi Layanan dan Pengawasan Perpajakan, DJP Manfaatkan Teknologi Digital

Ilustrasi/ist

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan teknologi
digital dalam mengoptimalisasi pelayanan dan pengawasan perpajakan.

Komitmen pemerintah terhadap transformasi digital yang sedang berjalan di
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari program reformasi
perpajakan ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam webinar Tax Reform in the Digital Age: Challenges and Opportunities yang
dilaksanakan DJP, Menteri Keuangan menekankan, manfaat yang dapat diperoleh
dari era digital sangat besar dan beragam.

“Sehingga reformasi perpajakan harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi
digital secara optimal,” tandasnya, Kamis 8 Juli 2021. Webinar ini merupakan
salah satu rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Pajak tahun 2021.

Big data, advanced analytics, artificial intelligence, dan robotics process
automation adalah sederet kemajuan teknologi digital yang akan dimaanfatkan
DJP melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Pada tahun 2024, saat implementasi sistem baru secara nasional dilakukan, DJP
berharap masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih mudah, andal,
terintegrasi, akurat, dan pasti sehingga dapat menekan beban kepatuhan wajib
pajak.

“Dengan sistem yang terdigitalisasi, berbasis data, dan terintegrasi, maka
akan membantu kita melayani wajib pajak secara lebih personalised dan
efektif,” ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam sesi diskusi panel.

Rancang ulang proses bisnis DJP dipandu oleh 10 business directions antara
lain fokus untuk memaksimalkan pengalaman pengguna (user experience), serta
digitalisasi dan automasi.

Webinar diikuti pakar ilmu manajemen Rhenald Khasali dan dua panelis
internasional yakni Peter Green yang merupakan Head of Forum on Tax
Administration OECD dan Marika Kalinainen dari otoritas pajak Finlandia.

Kedua panelis internasional tersebut menyampaikan sejumlah key success factors
dalam transformasi digital dan implementasi sistem informasi yang baru.
Diskusi panel dilanjutkan dengan paparan dari Rhenald tentang wawasannya dalam
perubahan di era digital.

Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dihimbau untuk mendukung
reformasi perpajakan demi meningkatkan kapasitas penerimaan negara dalam
mendanai berbagai program pelayanan publik termasuk perlindungan sosial,
kesehatan, dan pendidikan. (rhm)