Pak Koster dan Pembangunan Pasar Induk

Kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan tema sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa” yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2023 di Tabanan memberikan gambaran betapa inflasi perlu dikendalikan dengan serius agar tidak berdampak kepada kehidupan masyarakat luas.

Sebab, semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari, dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan. Itulah sebabnya mengapa kegiatan GNPIP di Tabanan itu memiliki makna strategis bagi Bali khususnya.

Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster atau Pak Koster, menargetkan agar inflasi di Bali bisa dikendalikan paling tinggi 4% dan paling rendah 2%, dan target tersebut bisa dicapai jika koordinasi dan kerja sama yang sinergis dengan pihak terkait terus dibangun, khususnya dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan.

Langkah tersebut merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak resah dengan lonjakan harga yang tinggi. Sementara ketersediaan pasokan adalah kondisi di mana pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.

Tentu saja pengendalian inflasi tersebut akan menghadapi beberapa tantangan, misalnya, curah hujan yang tinggi yang kemudian dapat menyebabkan gangguan produksi. Dalam.konteks itu kita mendukung beberapa strategi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yaitu, pertama, melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok untuk pemantauan harga pangan utama setiap hari di Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali.

Kedua, memperkuat kerja sama antar daerah guna mengurangi disparitas harga. Ketiga, melakukan operasi pasar untuk komoditas pangan strategis untuk memastikan keterjangkauan harga melibatkan pemangku kepentingan dan bekerja sama dengan Bulog.

Kempat, optimalisasi dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah. Kelima, meningkatkan produksi pangan melalui koordinasi dan efisiensi biaya produksi pertanian, serta memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum dipakai untuk menanam tanaman pangan yang cepat panen.

Keenam, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran BUMD pangan baik provinsi dan kota se-Bali sebagai agregator untuk mengurangi rantai pasok dengan membangun pasar induk untuk jangka panjang.

Kita berharap semua strategi tersebut dijalankan secara simultan agar inflasi dapat dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi Pak Koster sendiri menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali aat ini sedang merancang pasar induk guna memperlancar proses distribusi komoditi pertanian dan memperkecil disparitas harga di masing-masing wilayah. Di samping itu, dengan adanya pasar induk, maka akan terbentuk mekanisme perdagangan yang lebih adil dan memungkinkan juga proses pendistribusian pendapatan dari setiap jenis produk pertanian bisa diperoleh dengan adil.

Akhirnya, kita berharap agar rencana pembangunan pasar induk tersebut segera terwujud agar upaya pengendalian inflasi bisa tercapai dan ide memakmurkan masyarakat dalam kerangka yang lebih adil dapat dirasakan. (*)

*Umar Ibnu Alkhatab, pengamat kabijakan publik alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta