Pakar: Presiden Jokowi Harus Ambil Alih Masalah Papua

Presiden Joko Widodo/biro pers setpres

Jakarta – Presiden Jokowi selaku Kepala Negara RI harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua dan tidak menyerahkannya tanggung-jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan.

Hal tersebut disampaikan Sosiolog Universitas Indonesia Dr. Kastorius Sinaga menyikapi persoalan yang terjadi di Tanah Papua.

Menurutnya, bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional. Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999.

Solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja. Bergesernya agresi masa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat.

“Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa,” kata Kastorius dalam siaran persnya, Rabu 21 Agustus 2019.

Karenanya, menjadi wajar bila Presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang.

Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa. Saatnya Presiden meletakkan prinsip “human dignity” bagi penyelesaian Papua.

Papua tak bisa diselesaiakan hanya dari security approach dan pembangunan fisik infrastruktur, namun terutama menempatkan kembali warga Papua setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan.

Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan. (rhm)