Kabarnusa.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Republik Indonesia (DPD RI) Gede Pasek Suardika menengarai adanya praktek mahar politik di Pilkada serentak di Bali yang terang-terangan dilakukan partai politik terhadap para bakal calon bupati.
Menurut Pasek, proses transaksi mahar berlangsung secara terang-terangan.
“Mekanismenya transparan,” ucapnya di sela Seminar dan Diskusi Publik mengusung tema mencari format legislasi yang ideal di Provinsi Bali bertempat di Sekretariat Perwakilan DPD RI Bali di Renon Kamis 6 Agustus 2015.
Dia melanjutkan, awalnya, begitu kandidat masuk gedung partai politik, maka dia menghubungi front office terlebih dahulu.
Kandidat ditempatkan di ruang tunggu, menunggu antre giliran kabupaten lain. Setelah dipanggil, naik, ditanya pengurus awal beberapa orang.
“Di situlah kemudian angka (mahar) ketemu,” beber mantan politikus Partai Demokrat itu,
Setelah terjadi kesepakatan dalam angka mahar politik, kandidat dipertemukan dengan sekretaris jenderal partai politik yang akan digunakannya sebagai kendaraan pada pilkada.
“Setelah selesai angkanya, baru masuk ke sekjennya. Nanti di sekjen tanya, ini maharnya sudah selesai belum. Itu informasi yang saya dapatkan,” jelas Pasek.
Karenanya, andai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau betul proses pemberian rekomendasi partai politik kepada calon yang akan diusung, maka akan banyak yang tertangkap.
“Mestinya KPK kalau mau pasang radar waktu proses rekomendasi, itu akan banyak dapat ikan (tangkapan),” selorohnya,
Apa yang disampaikan Pasek, berdasar beberapa koleganya yang maju sebagai kandidat pada pilkada serentak 9 Desember mendatang.
“Teman saya banyak maju. Mereka banyak cerita pengalaman lucu, unik. Itu cerita yang maju, menurut saya valid,” tutup mantan jurnalis itu. (kto)
