Pemangkasan Anggaran KIP-Kuliah, MPSI Harapkan Presiden Prabowo Reevaluasi Kebijakan tidak Tepat sasaran

Jakarta – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil langkah tegas dalam mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh jajaran birokrasi.

Menurutnya, meskipun kebijakan ini bertujuan baik untuk memutus mata rantai mafia anggaran di birokrasi, namun implementasinya justru berdampak serius pada program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“Dampak besar yang ditimbulkan oleh pemangkasan anggaran, khususnya terhadap program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang selama ini menjadi tumpuan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Jika tidak segera dievaluasi, kebijakan ini berpotensi menghambat akses pendidikan tinggi bagi ratusan ribu mahasiswa, memperlebar kesenjangan sosial, hingga menimbulkan ketidakstabilan sosial di masyarakat”, kata Noor Azhari dalam keterangan tertulis.

Noor Azhari mengungkapkan bahwa sebanyak 663.821 mahasiswa dari total 844.174 mahasiswa on going diperkirakan tidak dapat menerima pembayaran KIP-K pada tahun 2025. Hal ini berarti ratusan ribu mahasiswa yang telah mengandalkan beasiswa tersebut akan kesulitan melanjutkan studi mereka.

“Tanpa bantuan KIP-K, mahasiswa dari keluarga miskin tidak punya pilihan selain berhenti kuliah. Ini akan menjadi pukulan telak bagi masa depan pendidikan kita,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan berpotensi menghentikan penerimaan mahasiswa baru penerima KIP-K tahun 2025. Padahal, berdasarkan website resmi Kemdiktisaintek pendaftaran telah dibuka sejak 4 Februari 2025, banyak anak muda Indonesia yang berharap mendapatkan bantuan pendidikan ini.

“Artinya, ribuan calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang ingin kuliah akan kehilangan kesempatan mereka. Ini bertentangan dengan visi pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang inklusif,” tegasnya.

Noor Azhari menilai bahwa pemangkasan anggaran KIP-K tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berisiko menghambat upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.

“KIP-K adalah instrumen penting untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar bisa memperoleh pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Tanpa ini, mereka akan terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini akan semakin memperlebar kesenjangan sosial, karena hanya mereka yang mampu secara finansial yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi.

“Efek jangka panjangnya, kita akan melihat gap yang semakin besar antara masyarakat kelas menengah atas dan kelompok ekonomi rendah dalam hal akses pendidikan dan mobilitas sosial,” jelasnya.

Noor Azhari mengingatkan bahwa ketidakpuasan akibat pemangkasan dana KIP-K bisa berdampak luas pada stabilitas sosial.

“Mahasiswa adalah kelompok yang kritis. Jika mereka merasa hak pendidikannya direnggut, bukan tidak mungkin akan terjadi aksi protes besar-besaran. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari kebijakan ini, dan kemarin sudah terbukti secara serentak mahasiswa turun aksi menuntut efek kebijakan ini” katanya.

Dengan dampak yang begitu luas dan serius, Noor Azhari menegaskan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyat, akan segera mengevaluasi kebijakan ini dan menindak tegas pihak-pihak yang salah dalam menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami percaya Presiden Prabowo akan melihat persoalan ini secara jernih dan mengambil langkah cepat untuk mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan masa depan pendidikan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.***