Bukan Dibubarkan, Tokoh Pemuda Papua Sarankan Presiden Ganti Seluruh Anggota DPR”
31 Agustus 2025,
21:10
WIB
Tabanan – Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali memperpanjang nota kesepakatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali. Langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi di bidang hukum demi mendukung pembangunan daerah.
Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Jumat (29/8). Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, menandatangani langsung dokumen tersebut bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah.
Acara ini dihadiri jajaran pejabat dari kedua belah pihak, menandakan komitmen kuat untuk melanjutkan kerja sama yang telah berjalan baik.
Bupati Sanjaya dalam sambutannya menekankan pentingnya bimbingan hukum dari Kemenkumham Bali.
“Tugas kami di Tabanan tentu membutuhkan bimbingan dan arahan di bidang hukum. Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang baik ini,” kata Bupati Sanjaya.
Lebih lanjut, Bupati Sanjaya mengungkapkan harapannya agar sinergi ini bisa dikembangkan, salah satunya dengan menghadirkan penyuluhan hukum di Mal Pelayanan Publik. Ia juga menjelaskan, Pemkab Tabanan berkomitmen membawa program pemerintah hingga ke tingkat desa melalui program “Bungan Desa” atau “Bupati Ngantor di Desa”.
“Semua sosialisasi program kami bawa langsung ke masyarakat. Sinergi ini sangat penting untuk kita tingkatkan,” tegasnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, menyambut baik perpanjangan nota kesepakatan ini.
“Penandatanganan ini adalah perpanjangan nota kesepakatan agar sinergi yang selama ini terjalin baik bisa terus berlanjut,” ujarnya.
Eem Nurmanah menjelaskan, kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produk hukum daerah, bantuan hukum, hingga penguatan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Pihaknya mengapresiasi capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang baik di Kabupaten Tabanan dan berharap prestasi ini bisa terus ditingkatkan.
Dengan perpanjangan nota kesepakatan ini, Pemkab Tabanan dan Kemenkumham Bali berkomitmen untuk memastikan masyarakat Tabanan semakin mudah mengakses informasi dan layanan hukum. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan daerah yang lebih tertib hukum dan transparan. ***
