Pemkab Tabanan Hadiri Exit Meeting BPK RI atas Pemeriksaan LKPD TA 2023

Bupati Sanjaya berharap BPK RI Provinsi Bali memberi arahan jajaranya, agar efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perudang-undangan

4 Mei 2024, 08:56 WIB

Tabanan – Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya diwakili Sekda I Gede Susila, menghadiri Exit Meeting Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Entitas Terkait lainnya di Tabanan berlangsung di Ruang Rapat Umum, Jayaning Singasana, Tabanan, Jumat 3 Mei 204.

Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Bali beserta tim hadir dalam Exit Meeting Tim Pemeriksa BPK sedangkan Sekda Susila didampingi Asisten 1, Plt Asisten 3, Jajaran Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Jajaran Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Tabanan serta para Camat di Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutan Bupati Tabanan disampaikan Sekda Gede Susila menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pembinaan dan pemeriksaan terinci di Kabupaten Tabanan telah dilakukan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas LKPD T.A 2023 yang telah selesai dilakukan mulai 22 Maret hingga 3 Mei 2024.

“Kepada Tim Pemeriksa BPK RI, kami sampaikan terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujarnya.

Pihaknya berharap kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dan jajarannya senantiasa dapat memberi arahan kepada jajaran, agar efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perudang-undangan dapat berjalan baik

“Sehingga kami dapat menyajikan laporan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku,” jelas Sekda Susila.

Pihaknya berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah di Pemkab Tabanan dapat ditingkatkan lagi, sehingga akan mampu mewujudkan Visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Pihaknya seraya berpesan agar catatan yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali agar segera ditindaklanjuti Kepala Perangkat Daerah terkait, sehingga laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan besar harapan kami agar opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat tetap dipertahankan.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan, harapan tim dalam penilaian yakni agar WTP bisa semakin baik dan berkualitas.

“Hasil karya bapak ibu sangat dinanti masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, itu harapan kami, semakin berkualitas, tindak lanjut sudah keren,” jelasnya.

Tujuan penyelenggaraan pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya Masyarakat Tabanan. ***

Artikel Lainnya

Terkini