KemenPAN-RB Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Pemprov Bali

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengibaratkan birokrat sebagai mesin bagi pembangunan yang harus dijaga kinerja dan ditingkatkan kemampuannya./ist

Denpasar-Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan penilaian terhadap indeks
reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Provinsi Bali.

Diketahui,  Pemprov Bali
pertahanankan opini WTP Tujuh kali berturutan.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang mengikuti proses penilaian memberi sejumlah penekanan terkait kegiatan ini.

Menurutnya, Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan salah satu program
prioritas Presiden Jokowi yang sejalan dengan visi Provinsi Bali “Nangun
Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju
Bali Era Baru” .

Pada misi ke-22 yaitu “Mengembangkan sistem tata kelola
pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan
bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan
murah”.

Reformasi Birokrasi dan SAKIP menjadi program prioritas,
sebab tanpa birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki
semangat melayani, program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali
yang memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi krama Bali tidak akan
terlaksana dengan baik.

Ia mengibaratkan birokrat sebagai mesin bagi pembangunan yang harus dijaga kinerja dan ditingkatkan kemampuannya.

“Dengan manajemen kinerja, saya yakin program-program prioritas
Pemerintah Provinsi Bali dapat dengan cepat kita wujudkan. Semua ini,
hanya dapat terlaksana apabila birokrasi kita didorong melakukan
transformasi yang fundamental yaitu membangun sistem pemerintahan yang
akuntabel,” ujarnya.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, ia menyampaikan sejumlah capaian yang
telah diraih Pemprov Bali berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan
pemerintah pusat. 

Capaian itu antara lain tujuh kali berturut-turut meraih opini WTP,
tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
sangat baik yaitu 100%, Tingkat Kematangan SPIP pada level 3, Tingkat
kematangan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3.

Kemudian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori
BB dengan nilai 78, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa
(UKPBJ) pada level 3 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik menuju
informatif dengan nilai 85.87.

Capaian lainnya yaitu predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari
Korupsi (ZI/WBK) untuk unit layanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, tata
kelola sarana pengaduan terintegrasi SP4N-LAPOR dengan baik dan
penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Zona Hijau. 

Hal ini membuktikan keseriusan jajaran Pemprov Bali dalam melakukan
Reformasi Birokrasi.  

Di tengah berbagai upaya yang dilakukan jajaran Pemprov Bali, ia
menyadari bahwa pembenahan birokrasi masih perlu terus dioptimalkan.

Ia berpendapat, evaluasi RB dan SAKIP merupakan momentum yang sangat
tepat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah
dilakukan.””

“Sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan
(continuous improvement) agar program- program pembangunan yang
dijalankan Pemerintah Provinsi Bali berjalan efektif, tepat sasaran dan
memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan seluruh
krama Bali,” imbuhnya..(lif)