Denpasar – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menegaskan segera mengkaji terkait bentuk bantuan yang diberikan untuk relokasi Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan yang kondisinya sudah tidak representatif lagi.
Cok Ace enyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Kerobokan yang saat ini sudah melebihi kapasitas.
Keprihatinannya disampaikan setelah mendengar penjelasan dari Plt. Kalapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Ni Luh Putu Andiyani yang menemuinya di Kantor Wakil Gubernur Bali, Selasa (4/10/2022).
Mantan Bupati Gianyar ini prihatin, kendati secara hirarki pengelolaan Lapas ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI, namun menurutnya rasa kemanusiaan harus tetap dikedepankan dalam menyikapi kondisi ini.
Terlebih, saat ini Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan juga menampung WBP hamil dan juga bayi yang terpaksa harus diajak oleh sang ibu.
“Anak-anak itu harus mendapat perhatian, karena mereka masa depan bangsa,” ungkap Ketua PHRI Bali ini.
Turut mendampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra.
Menyikapi hal tersebut, Wagub Cok Ace akan melapor kepada Gubernur Bali terkait bentuk perhatian apa yang bisa diberikan Pemprov.
Dalam waktu dekat ia berencana turun meninjau Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan.
Plt. Kalapas Andiyani menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Wagub Cok Ace.
Andiyani menerangkan bangunan Lapas Perempuan yang berdiri di atas lahan 20 are itu saat ini dihuni oleh 216 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Padahal, bangunan itu sejatinya hanya diperuntukkan bagi 120 WBP.
“Jadi kelebihan kapasitasnya hampir mencapai 100 persen,” ucapnya.
Yang lebih memprihatinkan, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan saat ini juga menampung 2 orang WBP yang tengah hamil dan tiga bayi yang mengikuti sang ibu.
Balita itu masing-masing berusia 2,3 dan 8 bulan. Selain over capacity, Lapas Perempuan ini belum dilengkapi tempat ibadah yang memadai.
Terkait dengan kondisi ini, Andiyani sangat berharap perhatian Pemprov Bali. Salah satu perhatian yang diharapkan adalah dukungan penyediaan lahan untuk relokasi Lapas.
“Untuk dana pembangunan telah dialokasikan oleh Kementerian,” ungkapnya.
Apa yang disampaikan Plt. Kalapas dibenarkan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana yang sempat meninjau kondisi lapas.
Dari pengamatannya, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan memang sudah sangat tidak representatif. ***
