 |
| Anggota DPD RI Mervin Sadipun Komber saat berkunjung di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat |
SORONG– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mervin Sadipun Komber meminta Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan moratorium pengiriman mahasiswa kuliah ke luar negeri yang pembiayaannya bersumber APBD.
Ia beralasan, anggaran untuk membiayai mahasiswa kuliah ke luar negeri, sebaiknya digunakan untuk membiayai mahasiswa Papua yang saat ini sedang kuliah di dalam negeri khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.
“Kecuali untuk jurusan yang belum ada di dalam negeri,” ujar Mervin yang juga anggota MPR RI di Sorong, Kamis (1/11/2018).
Menurutnya, banyak sekali mahasiswa di Papua dan Papua Barat yang kesulitan membayar uang kuliah.
“Bahkan, ada yang putus kuliah karena persoalan biaya,” sambung alumnus Universitas Cendrawasih itu.
Menurut Mervin, besaran biaya melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa Papua di luar negeri sangat besar.
Jika dana tersebut dialihkan guna memberikan beasiswa kepada mahasiswa di wilayah Papua atau Papua Barat, maka anggaran untuk seorang mahasiswa di luar negeri dapat membiayai sekitar 15-20 orang mahasiswa yang kuliah di dalam negeri setiap tahun.
Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini mengungkapkan, banyak kabupaten/kota di Tanah Papua sudah ada kampus-kampus yang aktif menyelenggarakan program perkuliahan.
Dikatakakan, rata-rata mahasiswa di kampus tersebut adalah orang asli Papua.
“Sudah saatnya pemerintah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di Tanah Papua,” demikian Mervin. (rhm)
