Pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetyo sebagai Dirut Bulog Dinilai sebagai Jebakan Politik kepada Presiden Prabowo

Jakarta – Direktur Eksekutif Indo Defense Watch (IDW), Malkin Kosepa, memberikan kritik tajam terhadap keputusan pemerintah terkait pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetyo sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Ia menilai langkah tersebut berpotensi memicu polemik politik dan hukum, serta membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk melemahkan legitimasi Presiden Prabowo Subianto.

“Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetyo sebagai Dirut Bulog merupakan keputusan yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi sektor pertahanan, tetapi juga berpotensi menjadi jebakan politik dari pihak-pihak tertentu di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo. Tentunya ini sebagai upaya adu domba dengan civil society,” ujar Malkin Kosepa, Selasa (11/2).

Menurut Kosepa, ada sosok yang ia sebut sebagai “Sengkuni” di pemerintahan, yang sengaja mendorong kebijakan ini demi menciptakan ketidakstabilan politik dan merusak citra Presiden Prabowo.

“Ini seperti skenario adu domba politik. Sosok Sengkuni ini berpura-pura mendukung Presiden, tetapi sebenarnya ingin menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat sipil,” katanya.

Dari perspektif hukum, Kosepa menegaskan bahwa keputusan ini melanggar ketentuan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Pasal 47 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa prajurit TNI aktif dilarang menduduki jabatan sipil, kecuali pada jabatan tertentu yang sudah diatur, seperti di Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), atau lembaga lain yang terkait dengan pertahanan negara. Posisi Direktur Utama Perum Bulog tidak termasuk dalam daftar pengecualian tersebut”, tegasnya.

Baginya, ini jelas melanggar aturan hukum yang berlaku.

“Dampaknya tidak hanya pada aspek legalitas, tetapi juga pada proses reformasi TNI yang telah berjalan sejak lama,” jelas Kosepa.

Kosepa juga menyoroti potensi dampak negatif dari keputusan ini. penunjukan Mayjen Novi Helmy dapat memicu ketidakpercayaan dari civil society terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga supremasi sipil.

“Langkah ini dapat memunculkan ketegangan antara TNI dan masyarakat sipil. Tentunya juga, hal ini berisiko menciptakan preseden buruk di masa depan jika praktik serupa dibiarkan dalam era Prabowo”, urainya.

Ia menambahkan bahwa posisi Direktur Utama Bulog seharusnya diisi oleh profesional dari kalangan sipil yang memiliki latar belakang di bidang pangan dan logistik.

“Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Menunjuk seorang prajurit aktif sebagai pimpinan bisa menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Malkin Kosepa pun mengimbau Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini demi menjaga prinsip-prinsip hukum dan stabilitas politik. Ia juga meminta civil society tetap kritis dan tidak terprovokasi oleh upaya adu domba.

“Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen terhadap supremasi sipil dan menegakkan reformasi institusi. Dengan langkah yang tepat, beliau dapat memperkuat kepercayaan publik dan menghindari jebakan politik yang merugikan,” pungkasnya.***